PURBALINGGA (KRjogja.com) – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan arah kebijakan umum APBD 2026 untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Fokus utama meliputi peningkatan infrastruktur demi konektivitas ekonomi, pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM, modernisasi sektor pertanian, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan guna membangun SDM unggul.
“Selain itu, digitalisasi pelayanan publik menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,” ujar Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (11/8/2025).
Pada kesempatan tersebut, Bupati bersama DPRD menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026. Proyeksi pendapatan daerah 2026 mencapai Rp2,169 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp2,182 triliun, sehingga terjadi defisit Rp13,4 miliar.
Defisit tersebut akan ditutup dari pembiayaan netto yang bersumber dari SiLPA 2025 senilai Rp15 miliar, dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp1,6 miliar.
Bupati Fahmi menegaskan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 telah dihitung berdasarkan potensi dan realisasi tahun sebelumnya. Adapun pendapatan transfer masih bersifat proyeksi dan berpotensi berubah sesuai alokasi APBN maupun APBD Provinsi 2026.
“Terkait kemungkinan perubahan tersebut, penyesuaian akan dilakukan saat pembahasan APBD 2026,” jelasnya.
KUA-PPAS yang telah disepakati ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026, sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.