Krjogja.com- PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas mencetak sejarah baru dalam perlindungan sosial. Sebanyak 16.198 Ketua RT, Ketua RW, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Banyumas kini resmi terlindungi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Peresmian kepesertaan ini ditandai dengan penyerahan kartu secara simbolis oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Pendopo Sipanji Purwokerto, Jumat (10/10/2025). Langkah progresif ini menegaskan komitmen Pemkab Banyumas dalam menjamin keamanan kerja para ujung tombak pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan.
Peran Kunci BPJS Ketenagakerjaan: JKK dan JKM Jadi Perisai
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwokerto, Muhamad Ramdhoni, menyambut baik inisiatif Pemkab Banyumas ini. Ia menyoroti bahwa perlindungan ini sangat krusial, mengingat saat ini baru sekitar 30% pekerja di Indonesia yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.Mlalui program ini, BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai perisai bagi para perangkat masyarakat. Mereka yang berdedikasi melayani, kini tidak perlu lagi khawatir akan risiko kerja,” tegas Ramdhoni.
Baca Juga: Tingkatkan Daya Saing Industri Batik, Batik City Run Siap Digelar di Benteng Vredeburg
Menurutnya para Ketua RT, RW, dan BPD ini didaftarkan dalam dua program utama.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Menjamin seluruh biaya perawatan tanpa batas jika peserta mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas. Ini penting karena mencakup semua risiko yang dihadapi saat berinteraksi dengan masyarakat.
Jaminan Kematian (JKM)
Jika peserta meninggal dunia, keluarga akan menerima santunan kematian sebesar Rp42 juta. Lebih dari itu, program ini juga memberikan beasiswa pendidikan bagi dua anak peserta hingga jenjang perguruan tinggi, memastikan masa depan generasi penerus tetap terjamin.
Komitmen Nyata Pemkab Banyumas
Bupati Sadewo Tri Lastiono menekankan bahwa pendaftaran ini merupakan wujud apresiasi dan kehadiran negara di tengah-tengah perangkat masyarakat.
“Peran RT, RW, dan BPD sangat strategis. Perlindungan ini adalah bentuk komitmen nyata Pemda. Kami telah mengalokasikan anggaran perubahan tahun 2025 sebesar Rp970.172.000 untuk membayar iuran mereka selama empat bulan ke depan,” jelas Bupati.
Selain perlindungan jaminan sosial, Bupati Sadewo juga menjanjikan peningkatan insentif bagi Ketua RT dan RW.(Dri)