KRjogja.com - GUNUNGKIDUL - Bupati terpilih Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih menyampaikan visinya untuk membawa perubahan signifikan dalam pemerintahan daerah. Bersama Joko sebagai Wakil Bupati, Endah berkomitmen untuk fokus pada efisiensi dan optimalisasi fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam sambutannya, Endah menegaskan bahwa meskipun anggaran baru dapat difokuskan pada tahun 2026, persiapan matang telah dilakukan. "Kami siap membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan dengan fokus pada efisiensi dan fungsi OPD," ujar Endah.
Menanggapi penundaan pelantikan, Endah melihatnya sebagai kesempatan untuk mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dengan lebih baik. "Penundaan ini memberi kami waktu untuk memetakan persiapan dengan lebih matang," jelasnya.
Baca Juga: Pengangguran Bertambah, Tren Pura-Pura Kerja Marak di China
Endah berencana memastikan RPJMD tersusun rapi, APBD-P tertata, dan kelembagaan pemerintahan terstruktur dengan baik. Dia menekankan pentingnya efisiensi dengan struktur yang ramping namun fungsi yang optimal. Endah juga menyoroti pentingnya mengelompokkan OPD berdasarkan rumpun kerja, aset, dan pendapatan yang relevan untuk menghindari tumpang tindih fungsi yang dapat menghambat kinerja pemerintahan daerah.
Sebagai langkah konkret, Endah menyebutkan bahwa OPD dengan rumpun yang sama sebaiknya digabungkan untuk meningkatkan efisiensi. "Tidak ada gunanya jika satu OPD memiliki nama besar tetapi kegiatannya tidak ada. Kami akan berkonsultasi dengan gubernur dan pemerintah provinsi untuk memastikan efisiensi. Fokus kita adalah pengelolaan aset dan pendapatan yang terintegrasi," tambahnya.
Endah juga berencana meninjau kembali struktur dinas-dinas yang ada, seperti peternakan, pertanian, UMKM, koperasi, pariwisata, dan perikanan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung kemajuan ekonomi daerah. Sebagai contoh, pemisahan peternakan dari pertanian dianggap sebagai blunder ketika wabah penyakit menyerang ternak, karena segala permohonan ke pusat harus ditujukan kepada Menteri Pertanian. "Kita juga akan pisahkan Dinas Pendapatan dengan aset. Jangan sampai aset dan pendapatan tidak terdaftar hanya karena kita sibuk mengejar target nasional," tegas Endah.
Endah menegaskan bahwa segala keputusan akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman. Dengan visi yang jelas dan pendekatan yang terencana, Endah dan Joko optimistis mampu membawa Kabupaten Gunungkidul menuju kemajuan dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahannya.(*)
