MENYANDANG status sebagai daerah termiskin di DIY, Kabupaten Gunungkidul perlu berbenah. Tanpa ada gebrakan, kesejahteraan masyarakat sulit meningkat. Potret lambannya pembangunan di Gunungkidul dirasakan Anggota DPR RI Dapil DIY Subardi, usai berkunjung ke obyek wisata baru Heha Ocean View, Sabtu (21/02/2021).
Ia menilai, pemerintah kabupaten Gunungkidul tidak bergerak cepat merespon hadirnya investor di bidang pariwisata seperti HeHa. Urusan perizinan pun terlalu rumit dan sulit.
Legislator dapil DIY itu menilai ada yang salah dengan paradigma dan strategi pembangunan di Gunungkidul. Berikut wawancara selengkapnya :
Bagaimana pembangunan Gunungkidul saat ini?
Harus diakui pembangunan Gunungkidul tertinggal dengan daerah lain di DIY. Angka kemiskinannya  naik dari 16,61 persen di tahun 2019, menjadi 17,07 persen di 2020. Saya katakan Kabupaten Gunungkidul butuh gebrakan. Titik lemahnya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang masih menerapkan strategi konvensional dalam pembangunan.
Seperti apa strategi konvensional itu?
Saya ambil contoh saat kemarin berkunjung ke obyek wisata Heha Ocean View di Kalurahan Girikarto, Kapanewon Panggang. Ini obyek wisata luar biasa, dengan pemandangan Samudera Hindia yang membentang luas beririsan dengan tebing dan perbukitan khas topografi Gunungkidul. Tetapi perizinannya belum rampung sejak akhir tahun 2020. Ternyata pelayanannya masih konvensional dan terlalu lama. Pemkab tidak bergerak cepat merespon hadirnya investor.
Jadi, kesalahan strategi membuat Gunungkidul tertinggal?
Ya, strategi pembangunan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Pemkab tidak responsif. Urusan perizinan saja rumit dan berbelit. Bayangkan, di saat kabupaten lain harus cari investor kemana-mana (hingga ke luar negeri), di sini investor seperti HeHa datang sendiri, beli lahan sendiri, garap sendiri. Tetapi sayangnya Pemkab tidak responsif.
Bukankah kewajiban Investor untuk mengurus perizinan?
Betul. Jangan sampai aspek hukumnya bermasalah. Tetapi, pemkab harus ramah terhadap investor. Kalau Presiden Jokowi selalu bilang “Negara harus hadir dalam segala aspek,†disini Pemkab harus hadir. Jangan pasif seperti ini. Bisa-bisa investor lari. Tengoklah kabupaten Batang dan Kendal yang kini berkembang menjadi kawasan industri. Ini saya lihat, pelayanannya sudah satu atap, tetapi “pintu dan mejanya berantakan.†Akhirnya menjadi rumit dan berbelit.
Apakah pembangunan harus bergantung pada investor?
Tidak juga. Pembangunan itu bermacam-macam. Ada pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor-sektor andalan, pembangunan kesehatan, digital, dll. Saya lihat, Gunungkidul perlu serius membangun sektor pariwisata. Potensinya sangat luar biasa. Kita lihat, dari garis pantai sepanjang 70 km, baru berapa yang dikelola? Hanya sedikit saja. Itupun sebagian inisiatif masyarakat melalui Pokdarwis. Dengan potensi ini, Pemkab seharusnya lebih gesit menggandeng investor.
Bagaimana dengan sektor pertanian?