KRJogja.com - GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) dan warganya untuk tertib administrasi kependudukan. Salahsatu upaya mensukseskan hal tersebut dengan diluncurkannya program 'Wulan Panutan' oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gunungkidul.
Wulan Panutan artinya Bulan Keteladanan Pemutakhiran Data Kependudukan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawainya BUMD, Tenaga Harian Lepas (THL), dan Pamong Kalurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Baca Juga: Orang Tua Wajib Catat, PAFI Provinsi Jawa Barat Bagikan Tips Agar Anak Tumbuh Tinggi Optimal
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengungkapkan, program Wulan Pantuan dimaksudkan agar data-data penduduk di Gunungkidul yang tersaji saat ini terbaru.
ASN diharapkan menjadi contoh dan motor penggerak dalam pemutakhiran data serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga menjadi inspirasi bagi warga untuk bisa turut serta tertib adminduk.
Bupati menjelaskan, data kependudukan menjadi dasar perencanaan Pembangunan dan pelayanan publik sehingga Validitas dan akurasi data sangat penting untuk mendukung kebijakan yang tepat
sasaran.
"Jika data kependudukan yang tersaji itu real di lapangan dan up to date maka kebijakan dan program pemerintah akan benar-benar tepat," ujar Endah.
Berdasarkan pencermatan yang dilakukan bersama dengan tim jajaran pemerintah daerah, salah satu faktor IPM di Gunungkidul masih terus rendah karena data yang tersaji di KK belum yang terbaru.
"Setelah kami cermati, pendidikan di Gunungkidul masih sangat rendah. Kemudian kami konfirmasi ke Kepala Dinas Pendidikan ternyata banyak data pendidikan yang tercantum di KK itu belum tamat sekolah atau SD. Padahal yang bersangkutan sudah lulus sekolah, kejar paket bahkan ada yang S2. Nah ternyata ini berpengaruh IPM karena survei BPS kan mengacu data KK," terang Endah.
Menurut Endah, pengurusan akta kelahiran, akta kematian data perkawinan oleh warga juga masih kurang. Jika ada seseorang meninggal, kemudian keluarganya tidak mengurus akta kematian otomatis data BPJS masih aktif, bantuan masih turun dan namanya masih tercantum sebagai pemilih Pilkada ataupun Pemilu.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gunungkidul, Markus Tri Munarja mengatakan, dalam melaksanakan program tersebut, para ASN dilakukan perekaman elektronik kependudukan secara digital mulai Senin (14/4/) kemarin. Perekaman tersebut untuk perubahan elemen-elemen di data kependudukan mereka dan keluarganya.
"Harapannya adminduk mereka terupdate sesuai dengan kondisi terbaru," jelasnya.
Markus mengatakan, program tersebut digagas karena masih banyak warga Gunungkidul kurang tertib administrasi. Sehingga pada quick wins 100 hari kerja Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih-Joko Parwoto ingin memastikan data kependudukan yang terbaru dan relevan.
"Hasil pencermatan kami memang masih banyak warga yang belum tertib administrasi kependudukan atau adminduk. Maka dari itu, kami canangkan program unggulan agar warga tergerak untuk mengurus database mereka. Dimulai dari ASN terlebih dahulu," tandasnya.