KRjogja.com - WONOSARI - Berdasarkan Keputusan Menteri No 3 Tahun 2025, mengharuskan kalurahan untuk mengalokasikan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul Sujarwo MSi, Senin (01/09/2025) mengungkapkan, masing-masing kalurahan mengalokasi 20 persen anggaran untuk dikelola Badan Usaha Milik Desa/Kalurahan (BUMDes/BUMKal) dalam program ketahanan pangan.
“Hingga dilaksanakan analisa usaha atau bisnis, identifikasi potensi unggulan yang akan dibiayai melalui Dana Desa Ketahanan Pangan,” kata Kepala DPMKP2KB Sujarwo MSi di dampingi Kabid Pemberdayaan Masyarakat Khoiru Rahmat Widiyanto MM.
Baca Juga: Gelar Konser Pamit, PDBI Yogyakarta Optimistis Raih Target Medali Porda DIY
Diungkapkan, hasil analisa bisnis yang akan dilaksanakan pada ketahanan pangan, nantinya juga memerlukan persetujuan dalam Musyawarah Kalurahan (Muskal). Hingga nantinya perlu diterbitkan peraturan kalurahan dalam rangka pelaksanaan ketahanan pangan. Kegiatannya bisa sesuai potensi di wilayah baik itu pertanian, peternakan maupun Analisa bisnis yang akan dijalannya. Harapannya dalam menyusun rencana bisa secara optimal.
“Sehingga nantinya program ketahanan pangan bisa berjalan, bahkan juga nantinya bisa menambah pendapatan asli desa atau kalurahan,” imbuhnya.
Baca Juga: Aksi Massa Antara Kontrol Sosial dan Anarkisme dalam Perspektif Madilog
Khoiru menambahkan, alokasi untuk ketahanan pangan menyesuaikan dari dana desa karena di masing-masing kalurahan tidak sama. Anggarannya 20 persen dari dana desa untuk ketahanan pangan. Karena itu pembahasan Analisa bisnis perlu dimatangkan sebelumnya nantinya program tersebut dijalankan oleh Bumkal.
“Nantinya program ketahanan pangan juga akan dipertanggungjawabkan Bumkal melalui Muskal,” jelasnya.(Ded)