krjogja.com - JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya program dan kebijakan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif gender di seluruh negara ASEAN.
Hal ini dikarenakan perempuan lebih memiliki risiko dan kerentanan sepanjang hidupnya dibandingkan laki-laki. Seperti yang disebut oleh Menko Muhadjir saat membuka Knowledge Forum on Gender Equality and Family Development dengan tema “Empowering Equality: Advancing Care Economics and Social Protection”, di Jakarta, Senin (28/08/2023).
“Program dan kebijakan perlindungan sosial harus didasari identifikasi risiko dan kerentanan berbasis gender sepanjang siklus hidup manusia,” tegas Muhadjir.
Baca Juga: Lagi Serius Transaksi Narkoba, 5 Orang Dibekuk
Ketimpangan gender dalam beban kerja perawatan dikeluarga juga menyebabkan perempuan memiliki keterbatasan pada akses perlindungan sosial. Ironisnya beban kerja perawatan atau care work dalam keluarga ini kerap kali tidak dibayar.
Care Economy atau Ekonomi Perawatan di antaranya merawat anak usia balita, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Peran perempuan dalam keluarga atau beban kerja perawatan akhirnya membatasi akses terhadap layanan.
“Beban pengasuhan atau perawatan rumah tangga masih lebih banyak dipikul perempuan karena norma yang berlaku di masyarakat,” tuturnya.
Menko Muhadjir juga menjelaskan bahwa ASEAN telah menyusun ASEAN Comprehensive Framework on Care Economy pada tahun 2021, yaitu panduan strategi pembangunan ekonomi perawatan seperti penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial yang berpihak.
Kemudian untuk menindaklanjuti, Indonesia juga memimpin penyusunan Deklarasi ASEAN mengenai Kesetaraan Gender dan Pembangunan Keluarga yang akan dibawa kepada para Kepala Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-43 September ini. Kemenko PMK menyumbangkan konsep pendekatan kebijakan pada tiap siklus pembangunan manusia dalam deklarasi.
“Kami mendorong ASEAN untuk pengarusutamaan kesetaraan gender melalui peningkatan tanggung jawab kerja perawatan bersama dalam keluarga,” Ucap Muhadjir.
Baca Juga: Proyek Waduk Selesai, Perbaikan Jalan Ditelantarkan
Knowledge Forum terbagi dalam dua panel diskusi. Hadir sebagai pembicara pada panel pertama adalah Anwar Sanusi, Sekjen Kementerian Tenaga Kerja dan Maria Kristine JG. Balmes, Deputy Executive Director for Operations, The Philippines Commission on women.
Sesi pertama ini membahas mengenai pendekatan lintas negara terkait kesetaraan gender dalam partisipasi angkatan kerja dan pemberdayaan perempuan dalam pekerjaan perawatan berbayar melalui perlindungan sosial, dengan fokus pada tantangan, strategi, dan pembelajaran dari Filipina.
“Mengatasi tantangan untuk mencapai partisipasi angkatan kerja yang setara gender berarti mengatasi hambatan sistemik, menjembatani kesenjangan dalam peluang, serta mengurangi kesenjangan dalam keterampilan dan akses terhadap pelatihan.” ungkap Anwar.
