Beberapa data yang dibutuhkan berkaitan dengan wacana PSBB diantaranya seperti jumlah pasien virus corona, perkembangan peningkatan, ODP, PDP, kondisi warga, lingkungan dan lainnya.
"Bisa saja PSBB diterapkan di Sukoharjo dengan melihat kondisi banyaknya kasus positif virus corona dibandingkan daerah lain di Solo Raya. Tapi itu juga tergantung data dan persetujuan pemerintah pusat," lanjutnya.
Gugus Tugas Penanganan Virus Corona maupun DKK Sukoharjo ditegaskan Bejo hanya bisa menyampaikan data yang diminta. Disisi lain Pemkab Sukoharjo juga sebatas mengajukan usulan wacana penerapan PSBB. Sedangkan keputusan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Bejo mengatakan, berbagai usaha sebenarnya sudah dilakukan bersama antara Pemkab Sukoharjo dengan pihak terkait lainnya. Bahkan warga masyarakat ikut dilibatkan dalam berbagai kegiatan pencegaham penyebaran virus corona bersama. Salah satunya yakni melakukan penyemprotan disinfektan massal disemua wilayah secara serentak.
Data Gugus Tugas Penanganan Virus Corona Pemkab Sukoharjo, per 19 April terdapat 10 orang positif dengan jumlah kematian satu orang, isolasi mandiri 2 orang, dirawat tujuh orang. Sedang untuk jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 115 orang, dengan perincian 13 orang baru, 102 orang lama dan 37 orang selesai pemantauan. Sedangkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 519 orang. Perinciannya, 305 orang selesai pemantauan selama 14 hari, 23 orang menjalani isolasi mandiri, 10 orang rawat inap dan 1 orang meninggal.
Untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 18 orang. Terdiri dari, 13 orang rawat inap, tiga orang isolasi mandiri, 28 orang negatif dan dua orang meninggal. Gugus Tugas Penanganan Virus Corona Pemkab Sukoharjo terus memantau kondisi perkembangan data tersebut. (Mam)
