TNI Dukung Program Pemerataan Pembangunan di Perbatasan

Pembangunan wilayah perbatasan merupakan salah satu focus konsentrasi kerja Presiden RI Ir Joko Widodo dan seluruh perangkat pemerintahan, termasuk TNI didalamnya. Bentuk konkret program Nawacita Presiden RI Ir. Joko Widodo sebagai wujud hadirnya negara di tengah masyarakat. Ini suatu langkah yang luar biasa memeratakan pembangunan terutama masyarakat di perbatasan dan Pulau terdepan, yang sebelumya tidak tersentuh dengan pembangunan maupun teknologi yang begitu pesat. Begitu juga untuk pembangunan pertahanan di wilayah perbatasan. Keterlibatan TNI dalam ranah perbatasan adalah prinsip dan sangat diperlukan, karena bagaimanapun kehadiran TNI ditengah-tengah masyarakat merupakan sebagai perekat dan pemersatu kekuatan yang andal dari ancaman pihak musuh.

 

Kesenjangan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga terutama terletak pada masalah ekonomi dan pendidikan. Kita tidak menutup mata wilayah perbatasan Indonesia kerap digambarkan lebih kumuh dan miskin, dibandingkan negara tetangga yang jauh lebih maju seperti perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. Akibatnya, banyak yang menyebrang ke Malaysia untuk belanja maupun mencari pekerjaan. Ini sangat menyedihkan padahal kita sudah merdeka 72 tahun yang lalu, namun warga perbatasan seolah terlupakan karena konsetrasi pembangunan selalu di tanah Jawa.

 

Warga Perbatasan merupakan teras NKRI dan berperan sebagai beranda atau halaman depan Indonesia dan atas dasar itu, pemerintah ingin  di perbatasan disediakan fasilitas bagi warga masyarakat yang masih tertinggal dengan daerah lain di Indonesia. Kondisi itu jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga yang membangun pusat pendidikan atau asrama di batas wilayah mereka. Bahkan militer mereka diwajibkan berkontribusi dalam pembangunan batas negara.

 

 

TNI Perkuat Pertahanan Di Perbatasan

 

Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017 yang dialokasikan untuk TNI untuk penguatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar,  sudah disetujui oleh Komisi I DPR RI menurut rencana  akan dialokasikan ke masing-masing Unit Organisasi (UO) Kemhan dan TNI. Adapun rinciannya adalah UO Kemhan Rp 1,1 triliun lebih, Mabes TNI Rp 900 milyar lebih, TNI AD Rp 1 triliyun lebih, TNI AL Rp 1 triliun lebih dan TNI AU Rp 1,2 triliun lebih. Anggaran yang diajukan sudah tidak ada masalah, sudah selesai.

 

Prioritas pembangunan pertahanan oleh TNI adalah pembangunan pulau-pulau strategis terluar seperti Natuna, Morotai, Biak, Merauke, Saumlaki dan Selaru seharusnya dibangun secara serentak. Karena kondisi ekonomi TNI saat ini belum memungkinkan, maka pembangunan dititikberatkan ke Natuna terlebih dahulu, namun dengan adanya situasi perkembangan ISIS di Marawi, maka  sekarangpun TNI harus mempercepat pembangunan di Morotai. Pembangunan pulau terluar yang memiliki nilai strategis sebagai implementasi dari program pemerintah, yakni membangun dari pinggiran melalui peningkatan infrastruktur ekonomi sekaligus menunjang tugas pokok TNI menjaga kedaulatan Negara.

 

TNI memiliki kepentingan melakukan pembangunan di pulau-pulau terluar, perbatasan dan daerah terpencil, yang berkaitan juga dengan pembukaan sentra-sentra ekonomi baru dan tempat strategis untuk mendukung program-program prioritas pemerintah yang tentunya berhubungan dengan tugas pokok TNI menjaga kedaulatan negara. Atas dasar itu, TNI ingin agar di perbatasan disediakan fasilitas bagi TNI, supaya pembangunan di sana bisa lebih terasa. Sebab, aktivitas prajurit dinilai akan memicu pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan lainnya.