Perludem bersama Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu menghiasi forum multipihak dengan berbagai lembaga atau institusi yang menghasilkan tiga dokumen kerja sama, diantaranya MoU dengan Bawaslu, laporan kanal bermasalah ke platform, dan Sirekap.
Perludem juga meningkatkan kapasitas bagi anggota koalisi melalui beberapa kegiatan kolaborasi yang diselenggarakan, seperti workshop untuk pelatihan prebunking, moderasi konten dan kecerdasan buatan, serta pengaturan digital di berbagai negara.
Langkah serupa juga dilakukan oleh Mafindo sebagai upaya dalam memerangi disinformasi menjelang dilaksanakannya pemilu. “Selain debunking, adanya cek fakta/fact-checking juga dirasa menjadi langkah komprehensif dalam mendukung terlaksananya pemilu yang aman dan inklusif,” ungkap Septiaji.
Kelompok masyarakat di tingkat regional juga dianggap lebih mampu memahami isu politik yang disesuaikan dengan dinamika kondisi di masing-masing daerahnya.
Solusi yang ditawarkan pun akan disesuaikan dengan isu politik yang masing-masing daerah sedang hadapi.
Misalnya saja, seperti yang disampaikan oleh Umi Illiayani, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki strategi dalam membendung berita-berita hoaks dengan menggandeng influencer menjelang dilaksanakannya pemilu.
“Strategi yang dirumuskan tentu harus mengikuti tren pemilu yang sedang berkembang saat ini. Hal ini dilakukan supaya proses edukasi, pre-bunking, debunking, dan moderasi konten politik bisa dilakukan secara optimal. Upaya ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung demokrasi yang lebih bersih dan transparan memerangi disinformasi secara efektif”, jelas Umi Illiayani menutup diskusi kali ini. (Kn)
