kampus

Peringati HDI 2025: Kemendikdasmen Usung Semangat Layanan Disabilitas yang Inklusif

Selasa, 2 Desember 2025 | 15:45 WIB
(Istimewa)

Tatang menambahkan bahwa kurikulum harus lebih akomodatif, guru perlu memiliki kompetensi tambahan, dan pembiayaan layanan disabilitas di daerah harus diperkuat. Untuk pendidikan vokasi, ia menyoroti pentingnya menyiapkan keterampilan kerja bagi peserta didik di satuan pendidikan khusus.

“Kami ingin lulusan Sekolah Khusus (SKh) memiliki keterampilan profesional. Kolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi sangat penting untuk membuka peluang kerja. Bahkan, beberapa perusahaan sudah mempekerjakan penyandang disabilitas di berbagai bidang, seperti barista, restoran, dan layanan publik lainnya,” jelasnya.

Baca Juga: Penjual Di E-Commerce Pahami Biaya Platform Sebagai Investasi

Dalam aspek teknologi, Tatang menekankan pemanfaatan platform dan perangkat pembelajaran yang ramah bagi anak disabilitas. “Teknologi seperti Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP) bisa membantu anak belajar lebih cepat dan tidak tertinggal. Ini harus kita pastikan tersedia,” ujarnya.

Tatang juga mengajak masyarakat, terutama orang tua, untuk lebih terbuka terhadap proses identifikasi kebutuhan khusus. “Kata kuncinya adalah deteksi sedini mungkin. Semakin awal kita bisa mengidentifikasi, semakin optimal intervensi dan perkembangan anak,” tegasnya.

Ia menyebut banyak kasus di mana orang tua baru menyadari kebutuhan anak ketika sudah memasuki jenjang sekolah lebih tinggi. “Kalau sudah terlambat, penanganannya jauh lebih sulit,” ujarnya.

Menutup paparannya, Tatang menyampaikan optimisme bahwa sistem pendidikan Indonesia semakin siap memberikan layanan layak bagi anak disabilitas. “Ada harapan besar. Undang-Undang sudah memberikan dasar yang kuat. Tugas kita memastikan implementasinya berjalan di sekolah, daerah, dan masyarakat. Pemerintah berkomitmen penuh agar semua anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh dan belajar,” ujarnya.

Baca Juga: ISI Yogyakarta Kembangkan Inovasi Digital bagi Perempuan Disabilitas

Senada dengan itu, Staf Khusus Menteri Bidang Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Pendidikan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, Rita Pranawati, menuturkan bahwa arah kebijakan Kemendikdasmen sejalan dengan pesan Mendikdasmen mengenai pentingnya pendidikan bermutu untuk semua.

“Pak Menteri sejak awal selalu menegaskan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, apa pun kondisinya, baik di jalur formal, nonformal, maupun informal,” ujarnya.

Rita menjelaskan bahwa peningkatan jumlah anak dengan disabilitas, baik fisik maupun mental, menuntut kesiapan pemerintah dalam aspek layanan, guru, dan fasilitas. “Dengan situasi yang terus bertambah, Kementerian sudah menetapkan beberapa arah kebijakan. Salah satunya terkait penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di pemerintah daerah, dan kami berharap ke depan setiap sekolah dapat menumbuhkan layanan serupa,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa tantangan terbesar adalah ketersediaan guru pendidikan khusus. “Jumlah guru pendidikan luar biasa masih sedikit dan terkonsentrasi di perkotaan, sementara disabilitas ada di seluruh wilayah. Oleh karena itu, kami mendorong agar guru-guru yang sudah ada di sekolah diberikan tambahan pengalaman, pendidikan, dan pelatihan, seperti melalui program GPK yang sedang dilakukan Direktorat Jenderal GTKPG,” katanya.

Baca Juga: Sambut Natal, Royal Ambarrukmo Yogyakarta Gelar Christmas Tree Lighting Ceremony

Ia menambahkan bahwa media memiliki peran besar dalam membangun kesadaran sosial agar masyarakat menerima keberagaman kondisi anak. “Kalau kesadaran ini tumbuh, layanan pendidikan inklusif akan jauh lebih baik. Masyarakat juga bisa lebih menerima, karena ragam disabilitas itu banyak dan setiap anak memiliki talenta,” ujarnya.

Rita turut menyinggung adanya orang tua yang enggan memasukkan anak ke sekolah inklusif atau SLB karena takut dianggap “berbeda”. “Ada yang lebih memilih PKBM karena tidak mau anaknya dianggap memiliki sesuatu. Tidak masalah, tetapi itu menunjukkan penerimaan yang belum sepenuhnya kuat. Tugas kita memastikan penerimaan di ruang publik, masyarakat, dan layanan pendidikan terus meningkat,” katanya.(Ati)

Halaman:

Tags

Terkini

Perlu 7 Pilar Fondasi Sistematik Kinerja Aset

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:20 WIB

Lagi, Dr Sihabul Millah Pimpin IIQ An Nur Yogyakarta

Sabtu, 20 Desember 2025 | 20:30 WIB

UMJ Perlu Melangkah ke Universitas Kelas Dunia

Selasa, 16 Desember 2025 | 09:15 WIB