TEMANGGUNG, KRJOGJA.com - Capaian imunisasi Measles Rubella (MR) di Kabupaten Temanggung 98,96 persen. Meski begitu program pemerintah itu diwarnai sejumlah penolakkan dari sejumlah pondok pesantren dan sekolah, dengan berbagai alasan diantaranya vaksin imunisasi haram.
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Sukamsih mengatakan capaian imunisasi MR di Temanggung 98,96 persen dengan jumlah yang diimunisasi sedikitnya 175.788 anak.
"Capaian di Temanggung diatas capaian nasional yang sebesar 97,69 persen. Sedangkan target imunisasi MR minimal 95 persen," katanya kepada KRJOGJA.com, Rabu (04/10/2017).
Dikatakan Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan surat perintah yang isinya pada kabupaten/kota yang cakupannya belum mencapai 95 persen untuk melakukan penyisiran dan meneruskan imunisasi MR pada yang belum hingga 14 Oktober 2017. Karena Temanggung diatas target sehingga tidak melakukannya.
Disampaikan dari 25 Puskesmas yang ada, capaian imunisasi MR tertinggi adalah Tepusen dengan 105,38 persen, yang disusul Gemawang (101,34 persen), Ngadirejo (100,41 persen), Kedu (100,38 persen) dan Jumo (100,03 persen). Sedangkan terendah puskesmas Tembarak (95,53 persen) diikuti Pare (96,85 persen dan Bansari (96,91 persen).
Dikemukakan ada sejumlah pihak yang menolak imunisasi MR dengan berbagai alasan, seperti menyebabkan anak sakit, tidak ada gunanya dan vaksin haram. Pada mereka pihaknya tidak henti-hentinya memberi pengertian dan pemahaman akan pentingnya imunisasi MR dan vaksin halal. Namun karena tetap tidak mau akhirnya mereka diminta membuat surat pernyataan.
Pihak yang menolak itu, seperti di sejumlah desa di wilayah kerja Puskesmas Tretep, Tembarak dan Pare. Di puskesmas Tretep contohnya di Desa Bonjor, Puskesmas Tembarak di SDIT Greges dan SDIT Cendekia Mulia Purwodadi, sedangkan di Puskesmas Pare di pondok pesantren Desa Nguwet.
"Kami tetap beri pengertian pentingnya imunisasi MR, berusaha menjadwalkan dan sosialisasi jika tetap tidak mau, akan diminta surat keterangan. Untuk selanjutnya dilaporkan pada Kementrian Kesehatan," katanya. (Osy)
