SRAGEN (KRjogja.com) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sragen mendesak Kepala Dinas Pariwisata Budaya Seni dan Olah raga (Disparbudsenpor) setempat untuk mundur dari jabatannya. Ketidakmampuan menata kawasan wisata Gunung Kemukus sehingga tetap menjadi wisata esek-esek menjadi alasannya.
Padahal beberapa waktu lalu sudah ada upaya untuk menutup prostitusi terselebung di Gunung Kemukus. Tapi kenyataannya, praktik prostitusi masih marak terjadi di kawasan wisata ziarah Makam Pangeran Samudera tersebut.
Sekretaris MUI Sragen Muhammad Fadlan mengatakan, permasalahan sosial Kemukus mendesak untuk segera diselesaikan. Imej negatif prostitusi terselebung yang masih melekat di kawasan Kemukus harus dihilangkan.
"Kami menilai kepala dinas tidak mampu menata Kemukus. Sebaiknya mundur saja diganti dengan pejabat baru yang lebih berani," jelasnya kepada KRjogja.com, Kamis (27/10/2016).
Menurut Fadlan, harus ada upaya nyata dari Disparbudsenpor sebagai kepanjangan tangan bupati untuk memberantasi prostitusi. Bagaimanapun juga, Kemukus adalah salah satu wisata andalan Sragen yang harus dijaga.
"Kami minta ada program untuk merubah wisata Kemukus menjadi wisata religi. Opini keharusan berhubungan badan bagi peziarah yang datang harus dihilangkan. Disini peran dinas untuk terus sosialisasi," jelasnya.
Fadlan mengaku, jajaran MUI Sragen beberapa waktu lalu sudah bertemu dengan Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati untuk mengungkapkan keresahan para ulama terkait prostitusi di Kemukus. Saat itu bupati berkomitmen untuk menata ulang wisata ziarah di Kemukus.
MUI juga mengusulkan pemkab membentuk tim kajian yang terdiri atas ulama dan tokoh masyarakat untuk memberantas praktik prostitusi terselubung di Kemukus. "Kawasan kemukus itu perlu dikaji oleh tim secara mendalam. Bagaimana dikelola menjadi kawasan religi untuk ziarah, perlu digelar banyak kegiatan religi. Kalau perlu bangun pondok pesantren dan masjid besar di sana," tambahnya.
