Krjogja.com - PURWOREJO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo masa jabatan 2023-2028 dilantik. Usai pengambilan sumpah dan janji, mereka segera 'ngegas' untuk mengawasi jalannya tahapan Pemilu 2024.
Bawaslu RI melantik Purnomosidi, Rinto Hariyadi, Dumadi Tri Restyanto, Widya Astuti, dan Siti Daingatus Solikhah di Jakarta, Minggu (20/08/2023). Setelah itu, mereka berlima melakukan pleno perdana dan menyepakati Purnomosidi sebagai Ketua Bawaslu Purworejo.
Ketua Bawaslu Purworejo Purnomosidi mengatakan, lembaganya akan langsung bergerak cepat untuk mengawasi Pemilu 2024. "Tahapan pemilu sudah berjalan di pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon legislatif, tentunya pengawasan melekat harus dilakukan," ungkapnya.
Baca Juga: Pedagang Sunmor Bakal Bisa Jualan Lagi di Kawasan UGM
Menurutnya, intensitas tahapan pemilu serentak akan terus meningkat hingga puncaknya pada hari pemungutan suara. Setelah tahapan DCS, KPU akan mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota legislatif pada 3 November 2023, dilanjutkan kampanye 28 November 2023, masa tenang 11-13 Februari 2024, pemungutan suara 14 Februari 2024, rekapitulasi dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, serta pengambilan sumpah dan janji calon terpilih.
Rapat pleno juga menyepakati pada koordinator divisi. Rinto Hariyadi dipercaya sebagai Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi sekaligus Wakil Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Siti Daingatus Solikhah sebagai Kordiv SDM, Organisasi, dan Diklat sekaligus Wakil Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas dijabat oleh Widya Astuti, yang sekaligus Wakil Kordiv SDM, Organisasi, dan Diklat. Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa dijabat oleh Dumadi Tri Restyanto, yang sekaligus Wakil Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi.
Selain itu, kelima anggota Bawaslu Purworejo juga sudah menyepakati pembagian koordinator wilayah dalam menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran. "Kami sudah sepakat dengan wilayah koordinasi dan segera dikomunikasikan dengan jajaran ad hoc yakni panwaslu kecamatan dan pengawas pemilu kelurahan/desa (PKD)," tegasnya.
Baca Juga: Cerita Anak KKN UGM Ditangisi Warga Desa di Wakatobi Saat Hendak Pulang
Sementara itu, Rinto Hariyadi menambahkan, pelantikan dilaksanakan secara unik dengan mengenakan pakaian adat daerah masing-masing. Pelantikan pun meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan kategori Pelantikan Pejabat Publik Terbanyak Mengenakan Busana Adat. "1.900 anggota bawaslu dari 514 kabupaten kota se-Indonesia dilantik secara serentak di satu tempat," tandasnya. (Jas)