Krjogja.com - YOGYA - Realisasi inflasi gabungan dua kota penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di DIY pada awal 2024 terjaga pada rentang sasaran nasional sebesar 2,521% (yoy). Hal ini menjadi sinyal positif dalam mengawal inflasi DIY ke depan.
Namun demikian, potensi risiko tetap perlu diwaspadai, salah satunya menjelang momen Ramadan dan Lebaran serta mundurnya masa panen raya pad akibat dampak EI Nino.
Merespon hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY mengadakan High Level Meeting (HLM) guna membahas kesiapan Pemda DIY dalam menyambut bulan puasa dan Idul Fitri 2024 di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Selasa (27/2/2024) lalu.
Baca Juga: Patungan Beli Sabu, Dua Pria Diringkus Polres Purbalingga
Kegiatan HLM dipimpin langsung Wakil Gubernur (Wagub) DIY, KGPAA Paku Alem X.mewakili Gubernur DIY serta diikuti Sekretaris Daerah DIY, Walikota/Bupati se-DIY, Satgas Pangan DIY, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Kepala BPS DIY, Pimpinan Bulog Divre DIY, Forkopimda dan Kepala OPD se DIY serta anggota TPID.
Wagub DIY Paku Alam X mewakili Gubernur DIY, menyampaikan menekankan perlunya upaya pengendalian pasokan baik di sisi hulu maupun hilir dalam merespon isu kenaikan harga dan ketersediaan beras.
Lebih lanjut, dikatakan proses penyusunan kebijakan pengendalian inflasi pangan ke depan perlu berlandaskan atas data.
Baca Juga: Emak-Emak Gerakan Peduli Bangsa Nyanyi dan Pukul Kentongan di Kantor KPU DIY, Ini yang Disuarakan
"Sehingga penguatan neraca pangan antar daerah pada website TPD DIY dan pemanfaatan command center geo portal menjadi suatu urgensi. Setiap keluarga di DIY wajib dipastikan memiliki akses bahan pangan yang cukup dan terjangkau," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BI DIY, Ibrahim menyampaikan beberapa resume mitigasi seasonal inflasi pangan yang dapat dilakukan memasuki momen Ramadan dan Lebaran.
Diantaranya melalui penguatan data dan informasi terkait pasokan serta optimalisasi pelaksanaan pantauan pasar terutama H+7 HBKN.
Baca Juga: Sediakan Layanan Lengkap Perbankan, BRI Dukung Keberhasilan Otorita Ibu Kota Nusantara
"Untuk jangka panjang, mitigasi yang dapat dilakukan antara lain penguatan kelembagaan BUMD Segoro Amarto, fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi produksi. Optimalisasi lahan pekarangan/lah@an tidur dalam rangka ketahanan pangan yang dapat dipantau melalui Command Center Pertanahan dan Tata Ruang, serta optimalisasi peran BUMD Taru Martani dalam distribusi komoditas pangan utama," paparnya.
Kepala BPS DIY Herum Fajarwati menambahkan inflasi gabungan dua kota IHK di DIY menurut hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 utamanya disumbang dari komoditas bensin dan beras, dengan bobot masing-masing sebesar 5,55% dan 5,18%.