Krjogja.com - KARANGANYAR - Pj Bupati Kabupaten Karanganyar Rober Christanto mendorong tim pengendali inflasi daerah (TPID) melakukan langkah cepat menurunkan harga sembako. Inflasi yang menyentuh 7,40 persen disebabkan tingginya harga makanan pokok, minuman dan hasil tembakau.
Timotius secara khusus membahas itu dengan mengumpulkan TPID, Bulog, BI dan BPS.
"Inflasi salah satu fenomena yang kita butuhkan, namun jika tidak terkendali akan terjadi ketidakstabilan," kata Timotius, Jumat (23/02/2024).
Dalam pertemuan itu, disepakati upaya penurunan inflasi menyasar pada pemulihan harga sembako alias makanan, minuman dan hasil tembakau. Upaya tersebut harus linier dengan data riil perkembangan harga di pasaran. "Perkembangan harga di pasar masih update secara realtime," katanya.
Baca Juga: 21 Pengawas Pemilu Banyumas Jatuh Sakit
Selanjutnya Timotius mengucapkan terima kasih kepada TPID yang sudah berkerjasama dengan Bulog dan Dinas Pertanian karena telah menciptakan progam unggulannya seperti Kenyang Tanpa Nasi dan Gerakan Pangan Murah yang mampu menjaga laju inflasi di Kabupaten Karanganyar.
“Diharapkan jangan sampai harga terlambat terlalu jauh dan untuk mengkomunikasikan dengan dinas terkait untuk mengecek data agar lebih update dan bisa dicarikan solusi untuk mengatasi inflasi yang ada,"ujarnya.
Kabag Perekonomian Setda Karanganyar, Sri Asih Handayani menyampaikan, ada sejumlah hal yang perlu dicermati terkait pangan yakni kenaikan harga beras, cabai dan bawang putih. TPID berupaya menjaga stabilitas harga pangan dengan membuat sejumlah program.
Baca Juga: Bacaan Doa Dari Gus Iqdam yang Bagus Diamalkan Saat Malam Nisfu Syaban
Salah satunya yakni program kenyang tanpa nasi dalam rangka mengurangi konsumsi masyarakat terhadap beras dengan memberikan alternatif pangan lokal seperti umbi-umbian.
Pihaknya akan berkolaborasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah untuk memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM dalam mengolah bahan pangan lokal. Selain itu ASN di Kabupaten Karanganyar juga akan disarankan untuk membeli produk UMKM non-beras guna mengawali mengaplikasikan program kenyang tanpa nasi.
Pihaknya juga mendorong untuk menyajikan produk olahan non-beras saat acara dinas. "Kita juga menggelar gerakan pangan murah di 17 kecamatan, bekerja sama dengan BUMD supaya mengalokasikan CSR mereka untuk memberikan subsidi kepada masyarakat untuk penyediaan pangan murah," katanya. (Lim)
