SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Penyelesaian pensertifikatan tanah terus dikebut Pemkab Sukoharjo. Hal itu dilakukan karena hingga sekarang masih ada aset tanah sebanyak 322 bidang dari total 1.194 bidang belum bersertifikat. Diharapkan program tersebut segera terselesaikan secepatnya.
Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya, Rabu (24/7/2019) mengatakan, penyelesaian pensertifikatan tanah khususnya terhadap aset daerah sangat penting dilakukan. Sebab tanah tersebut merupakan milik pemerintah dan wajib mendapat perlindungan. Bentuknya yakni dengan kejelasan status dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah.
Data dari Pemkab Sukoharjo diketahui belum semua aset tanah yang dimiliki sudah bersertifikat. Sebab dari total 1.194 bidang masih ada 322 bidang yang belum bersertifikat dan terus dikebut penyelesaiannya. Artinya baru ada 872 bidang sudah memiliki sertifikat tanah.
Pemkab Sukoharjo sebelumnya sudah pernah melakukan inventarisasi terhadap aset tanah pada tahun 2015 lalu. Sedangkan pada tahun 2019 ini kembali dijalankan dengan target bisa segera selesai semua. Untuk penyelesaiannya Pemkab Sukoharjo sudah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo.
Pada tahun 2019 ini diharapkan sebanyak 872 bidang yang merupakan aset tanah Pemkab Sukoharjo bisa segera mendapatkan sertifikat. Kalaupun belum maka bisa diselesaikan pada tahun berikutnya.
Selain itu, aset tanah bawah jalan juga dimilik Pemkab Sukoharjo sebanyak 707 ruas dan saluran 52 bidang masih dalam proses inventarisasi ulang. Proses pensertifikatan tanah tersebut menemukan kendala salah satunya masih banyaknya aset tanah letter C milik Pemkab Sukoharjo atas nama perseorangan dimana sulit menemukan ahli warisnya.
“Untuk memperjelas status aset tanah daerah maka tidak hanya memiliki bukti sertifikat saja, melainkan juga ada pemasangan tanda batas dan papan nama,†ujarnya.
