SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Masih tersisa sebanyak 14.491 unit rumah tidak layak huni (RTLH) tersebar di 12 kecamatan belum tersentuh perbaikan. Pemkab Sukoharjo memiliki beban berat untuk melaksanakan program pemerintah pusat tuntas RTLH. Rehab RTLH nantinya akan dijalankan dengan mengandalkan berbagai sumber anggaran baik daerah, provinsi, pusat dan bantuan lembaga atau instansi lainnya dalam program sosial kemasyarakatan.
Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sukoharjo Sarwidi, Selasa (4/9/2018) mengatakan, setiap tahun terus dilaksanakan rehab terhadap RTLH dengan jumlah bervariasi. Jumlah RTLH yang sudah terbantu juga banyak dan semuanya terselesaikan dengan baik. Meski begitu dari data terakhir diketahui masih banyak RTLH yang belum tersentuh perbaikan sebanyak 14.491 unit tersebar merata disemua wilayah di Sukoharjo.
RTLH tersebut menjadi target bagi Pemkab Sukoharjo untuk segera dituntaskan mendapatkan bantuan rehab. Namun kapan selesainya pelaksanaan masih menyesuaikan dan menunggu kesiapan ketersediaan anggaran.
Dalam pelaksanaan rehab RTLH mengandalkan berbagai sumber anggaran baik daerah, provinsi dan pusat. Pemkab Sukoharjo juga mendapatkan tambahan rehab RTLH bersumber dari bantuan lembaga atau instansi lain yang bersedoa membantu. Banyaknya partisipasi diharapkan membuat program rehab RTLH menjadi lebih cepat.
"Jumlah RTLH di Sukoharjo setiap tahun pasti berkurang karena ada program rehab. Tapi dari usaha yang sudah dilakukan sampai sekarang masih tersisa 14.491 unit RTLH yang belum direhab dan jadi sasaran prioritas kami selanjutnya," ujar Sarwidi.
Meski sudah berupaya namun Pemkab Sukoharjo tidak bisa memaksakan tuntas dalam waktu singkat. Sebab jumlah RTLH yang harus mendapatkan bantuan rehab sangat banyak. Sedangkan jumlah anggaran atau unit RTLH yang dapat bantuan terbatas dan angkanya berubah setiap tahun.
Sarwidi mencontohkan bantuan rehab RTLH dari pemerintah pada tahun ini sangat banyak namun tahun depan belum tentu angkanya sama. Kondisi tersebut membuat Pemkab Sukoharjo menjadi sulit memprediksi penuntasan RTLH.
"Kami sebatas mengajukan usulan rehab RTLH ke pemerintah sebanyaknya. Tapi belum tentu usulan disetujui semua karena keputusan jadi kewenangan penuh pemerintah pusat dan daerah tinggal menerima," lanjutnya.
