Krjogja.com - JAKARTA - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyatakan pemakaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital dapat menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, pemakaian IKD, Dukcapil dapat berhemat APBN sekitar Rp 13-Rp 14 ribu per keping KTP Elektronik.
Usai Dewi Perssik memperlihatkan sebuah cincin, mantan suami, Angga Wijaya juga melakukan hal yang sama. Melalui akun Instagram terverifikasi miliknya, ia memperlihatkan dua buah tangan yang memakai cincin yang sama.
Sayangnya, dalam foto tersebut tak diperlihatkan wajahnya. Namun, salah satu tangan itu kukunya memakai kutek.
"Sebab harga blankonya Rp 10 ribu, ditambah biaya listrik, cleaning kit di beberapa daerah bisa sampai Rp 11 ribu, jadi Rp 21 ribu. Dengan IKD kita bisa menghemat. Tinggal dikalikan berapa IKD yang kita buat,” tutur dia dikutip dari laman dukcapil.kemendagri.go.id, ditulis Jumat (10/2/2023).
Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menargetkan cakupan kepemilikan IKD pada 2023 sebesar 25 persen dari jumlah pemilik KTP elektronik di daerah. Untuk mencapai target itu, Zudan meminta jajarannya untuk jemput bola.
“Kalau begitu kecil kemungkinan tercapainya. Sebab yang datang ke Disdukcapil seluruh Indonesia dalam setahun hanya 25 juta orang atau 10 persen untuk mengurus KTP elektronik, untuk rekamn baru, ganti elemen data, dan karena hilang/rusak. Bahkan pada 2022 hanya di bawah 20 juta pemohon,” ujar dia.
Untuk syarat membuat IKD hanya KTP Elektronik, sehingga penduduk dapat aktivasi KTP Digital ke dalam HP. Pemerintah menargetkan 25 persen dari penduduk ber-KTP elektronik atau kurang lebih 50 juta IKD pada 2023. “Caranya harus rajin mendatangi tempat-tempat orang yang sudah banyak ber KTP-elektronik,” ujar dia.
Tiga Penyakit KTP Elektronik
Zudan mengatakan, setiap tahun KTP elektronik menjadi salah satu penyebab tone negatif Dukcapil. Ia mengungkapkan ada tiga penyakit KTP elektronik. Pertama, blanko. Kedua, printer dengan ribbon, cleaning kit, dan film. Ketiga, masalah jaringan.
Di sisi lain, jaringan internet di Indonesia Timur sering putus. Hal ini menyebabkan pengiriman hasil perekaman itu tidak sempurna. KTP pun tidak jadi karena failer enrolment. Perekaman sidik jari pun gagal karena tidak terkirim ke pusat. Selain itu, ada juga perekaman sudah selesai dan print ready record (PRR), dan blanko, tetapi ribbon habis. Kemudian, ada lagi printer jauh, merekam di kecamatan, printer untuk mencetaknya di kabupaten.
“Mari kita buat IKD, sekali dia rekam biometric dan PRR sudah bisa langsung dipindahkan data digitalnya ke hp pemohon,” ujar dia. (*)