Krjogja.com - KULONPROGO - Kecewa dengan sikap rekanan yang menggarap proyek normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Serang, PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, puluhan warga Pedukuhan Keboan, Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo, DIY menggelar aksi damai di depan kantor salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, Senin (30/1).
Selain menyampaikan tuntutan, warga juga memasang spanduk dan membakar ban bekas. Nampak asap hitam menggumpal di sekitar lokasi aksi.
Perwakilan warga terdampak proyek DAS Serang, Samsudin menegaskan, aksi damai yang dilakukan warga sudah lebih dari 3 kali. Hal tersebut dilakukan lantaran pihak PT PP tidak mengindahkan tuntutan warga yang dirugikan atas proyek pembangunan DAS Serang.
"Sampai sekarang, belum ada kejelasan yang diberikan sejak pertemuan di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) yang dihadiri oleh PT PP, Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Karangwuni dan DPRD Kulonprogo. Aksi hari ini sebagai sikap kami terkait dampak pembangunan kolam retensi yang merugikan warga," kata Samsudin di tengah aksi damai di Pedukuhan Kebon, Karangwuni, Wates.
Warga memastikan pembangunan DAS Serang berdampak banyaknya tanaman milik warga mati. Bahkan Samsudin menilai pengerjaan proyek pembangunan normalisasi DAS Serang tersebut salah. "Karena dalam proses pengerjaannya pekerja menghilangkan semua tanggul yang menyebabkan banjir saat hujan lebat tiba," tegasnya.
BACA JUGA :
UIN Suka Beri Gelar Kehormatan Doctor HC
Persagi Yogya Pusatkan HGN 2023 di Alkid
Dijamu Barito, PSS Ingin Lanjutkan Tren Kemenangan
Dampaknya tandas Samsudin, air dari sungai masuk ke lahan pertanian milik warga hingga akhirnya mati. Demikian juga lumpur dan sampah menumpuk sehingga hampir dua tahun lahan pertanian warga tidak bisa ditanami.
Warga juga menuntut kejelasan dari BBWSSO kaitannya realisasi pembayaran pengadaan tanah kolam retensi yang sempat dijanjikan pada akhir 2022 lalu.
"Katanya percepatan, ternyata anggarannya saling lempar tidak ada yang bisa menjelaskan tentang kapan pembebasan lahan dilakukan. Sampai sekarang kok masih akan dikoordinasikan dengan pusat. Masyarakat seperti terus-terusan dibohongi, untuk apa pendataan kemarin dilakukan," katanya nada tanya.
Diungkapkan, pihak PT PP telah menjanjikan akan membuatkan jalan di sisi barat sekitar 1,5 - 2 meter, ternyata hingga saat ini tidak juga terealisasi. Ironisnya akses jalan malah dialihkan lewat Timur.
