KULONPROGO, KRJOGJA.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kulonprogo menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna, di Ruang Kresna Gedung DPRD, Rabu (07/08/2019). Penandatanganan dilakukan dari Pemkab diwakili Wakil Bupati (Wabup) Drs H Sutedjo, sedangkan DPRD Kulonprogo diwakili Ketua Akhid Nuryati SE dan Wakil Ketua 1 H Ponimin Budi Hartono SE serta Wakil Ketua 2 Lajiyo Yok Mulyono. Hadir Sekda Ir RM Astungkoro MHum, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, serta lainnya.
Wabup Sutedjo berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kulonprogo yang telah bersama-sama menyelesaikan proses penyusunan Rancangan KUA PPAS TA 2020 dari awal sampai ditandatanganinya nota kesepakatan. Dengan disepakatinya rancangan tersebut pendapatan daerah direncanakan kurang lebih sebesar Rp 1.318.991.978.510 dan belanja daerah, Rp 1.304.343.191.673 terdiri belanja tidak langsung, Rp 741.771.026.262,27 dan belanja langsung Rp 562.572.165.410,74.Â
"Adapun penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 18.963.000.000 dan pengeluaran pembiayaan Rp 33.611.786.837. Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar minus Rp 14.648.786.837. Defisit pembiayaan netto tersebut ditutup dengan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, sehingga tidak terdapat defisit anggaran," tandas Sutedjo.
Penggunaan kemampuan daerah pada APBD 2020 untuk kegiatan penanganan kemiskinan dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan 3 persen per tahun; menyelesaikan pembangunan RSUD Wates; melanjutkan pembangunan SD Percobaan 4, SD Wates II, SD Terbahsari dan SMP N 1 Wates; penyiapan penataan kawasan Wates baru; pembayaran premi Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka mempertahankan Universal Health Coverage (UHC); serta melanjutkan program 'Smart City' berupa penyelesaian pembangunan jaringan fiber optik untuk Kecamatan Lendah, Girimulyo, dan Kokap.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) H Sihabudin dalam pendapat akhir menyatakan, ada semangat yang tinggi dari Badan Anggaran DPRD dan Eksekutif untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020. Hal ini bertujuan agar penyusunan perencanaan dan penganggaran RAPBD Tahun Anggaran 2020 sesuai tata waktu dalam peraturan perundangan-undangan yang ada dan ketepatan penggunaan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Sehingga bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulonprogo.Â
Banggar, kata Sihabudin, menyampaikan 25 saran dan masukan secara khusus. Diantaranya sebagai dalam rangka peningkatan PAD dari setoran bagi hasil BUMD dan konsep Bela Beli Kulonprogo, pemkab harus tegas kepada rekanan untuk menggunakan aspal produk dari BUMD PT Selo Adikarto; terhadap belum optimalnya pendapatan dari sektor pajak dan retribusi, pemkab agar lebih serius dalam mencari formula peningkatan PAD dengan membuat kajian dan ke depan kajian tersebut harus diterapkan. Kalau Pemkab Kulonprogo hanya mengandalkan cara normatif maka peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun tetap stagnan, tidak signifikan.
"Untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan PAD dari retribusi pasar agar mekanisme penarikan retribusi pasar dengan sistem deposit; dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kulonprogo, maka pemkab harus memastikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga miskin; serta sesuai komitmen dalam rapat kerja pemkab supaya mempertahankan UHC Kulonprogo tidak kurang dari 96 persen," ujar Sihabudin.
