KULONPROGO, KRJOGJA.com - Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG (K) memastikan proses rencana pembangunan jalur kereta api menuju Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) tidak akan ada gejolak dari masyarakat. Pemberian kompensasi secara penuh menjadi pilihan utama bagi warga terdampak daripada memberi fasilitasi relokasi.
“Kajian analisis dampak lingkungan (Amdal) dan Izin Penetapan Lokasi (IPL) jalur kereta bandara sudah selesai dan telah ditandatangani Pak Gubernur Sri Sultan HB X,†kata Bupati Hasto.
Sebelumnya, tahapan sosialisasi dan konsultasi publik telah dilakukan kepada warga terdampak. Setelah IPL terbit maka tim penaksir harga tanah independen atau appraisal akan turun ke lapangan untuk mengkaji harga lahan dalam tahap pengadaan tanah.
“Pemerintah akan membebaskan tanah sepanjang lima kilometer dari Kedundang ke BIY. Prosesnya sudah kami cicil dengan persuasif ke warga. Insya Allah, 99 persen tidak ada penolakan,†tegas bupati.
Sementara itu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Petaru) setempat mendata rencana awal pembangunan jalur KA menuju BIY akan melewati empat desa meliputi Desa Kedundang, Kaligintung, Kalidengen dan Desa Glagah. Untuk lahan jalur rel bandara dari Stasiun Kedundang ke BIY diperkirakan mencapai 10 hektare.
Lebih lanjut Bupati Hasto mengungkapkan, sebagian besar lahan yang akan dibebaskan untuk kepentingan pembangunan jalur rel KA bandara sebagian besar persawahan dan tercatat 20 unit rumah warga yang terkena. Bupati sempat menyampaikan kepada warga terdampak bahwa pemerintah lebih cenderung memilih pemberian kompensasi sesuai nilai aset yang terkena proyek ketimbang relokasi.
“Pemberian kompensasi lebih menguntungkan bagi warga meskipun masih ada tanah kas desa yang bisa digunakan sebagai tujuan relokasi. Opsi pertama tetap kompensasi dulu. Harapan saya, dengan kompensasi warga bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Untuk harga tanah tentu tergantung tim appraisal,†terangnya.
