Krjogja.com - KULONPROGO - Angka kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo pada Maret 2023 ini mencapai 15,64 persen. Penurunannya mencapai 0,75 persen jika dibandingkan angka kemiskinan di Maret 2022. Penurunan ini berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional terbaru tahun 2023 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kulonprogo. Meski turun, tetapi angka kemiskinan di Kulonprogo masih yang tertinggi di DIY.
"Ada tren positif terhadap angka kemiskinan berdasarkan hasil survei yang dilakukan jika dibandingkan angka kemiskinan di Maret 2022 yang berada di angka 16,39 persen. Angka kemiskinan di Kulonprogo di Maret 2023 ini mencapai 15,64 persen," ujar Kepala BPS Kulonprogo Drs H Sumarwiyanto MSi, di sela-sela workshop "Evaluasi Harga dalam Upaya Menahan Peningkatan Garis Kemiskinan Kulonprogo 2023", di Novotel YIA Temon, Kamis (16/11/2023).
Acara tersebut dihadiri Panewu, OPD, dan lainnya, menampilkan narasumber selain Sumarwiyanto, adapula Sekda Kulonprogo Triyono SIP MSi dan Dr H Ardito Bhinadi SE MSi Dosen UPN. Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Bupati Ni Made Dwipanti Indrayanti ST MT menerima Buku Ringkasan Eksekutif, Kondisi Kemiskinan Kabupaten Kulonprogo 2023 dari Kepala BPS Kulonprogo.
Penurunan ini, lanjut Sumarwiyanto termasuk paling tinggi di DIY, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Begitu pula jika dilihat berdasarkan kurun waktu 10 tahun terakhir, di mana penurunannya mencapai 7,68 persen.
"Namun angka kemiskinan di Kulonprogo masih yang tertinggi di DIY," ungkapnya.
Meski demikian, angka kemiskinan Kulonprogo hanya selisih 0,04 persen dengan Gunungkidul. Adapun angka kemiskinan Gunungkidul di 2023 ini mencapai 15,6 persen. Berdasarkan hasil survei terdapat 70.735 jiwa penduduk Kulonprogo yang dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan. Adapun garis kemiskinan di Kulonprogo sebesar Rp 416.870,00 per kapita per bulan. "Bila pengeluarannya di bawah itu maka dikatakan miskin," ucapnya.
Pj Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti mensyukuri penurunan signifikan angka kemiskinan menurut survei BPS. Meski untuk seluruh DIY, kemiskinan di wilayah ini masih yang paling tinggi.
Menurutnya, permasalahan kemiskinan merupakan persoalan yang cukup sulit ditangani. Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.
Upaya menurunkan angka kemiskinan dikatakan Ni Made, masih harus terus dilakukan. Salah satunya lewat berbagai program pemberdayaan. Telah disiapkan banyak program-program untuk itu, mulai dari pemberdayaan hingga bantuan sosial,
"Harapannya melalui berbagai program yang dijalankan, maka semua warga masyarakat yang berada di kategori kurang mampu dapat segera ditangani, sehingga tujuan mengentaskan warga Kulonprogo dari kemiskinan bisa segera terealisasikan. Semoga data-data yang sudah masuk adalah data yang benar-benar valid, sesuai dengan kondisi yang ada," tandas Ni Made. (Wid)
