Krjogja.com Kulonprogo - Seluruh pejabat yang dilantik hendaknya bekerja dengan lebih baik, bahkan tidak hanya sebagai rutinitas semata tapi mampu berinovasi.
“Seorang pemimpin harus responsif terhadap pembaharuan lingkungan strategis serta dalam menetapkan kebijakan, sehingga diperlukan penjiwaan," kata Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo Ir Srie Nurkyatsiwi saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional serta Penyerahan SK CPNS di Aula Adhikarta Gedung Kaca, Rabu (25/9).
Pejabat yang dilantik dinyatakan memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja.Adapun empat Pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik, Sutarman S.STP, MEng sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Heri Darmawan AP, MM sebagai Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SDM, Muhadi SH, MHum sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Didik Wijanarko, ST, MM sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Menjadi Terbesar ke 5 Di Dunia Pada 2045
Lebih lanjut Siwi minta setiap pejabat meningkatkan kapasitas diri, tanggap terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu cepat. “Perubahan dan tantangan di era globalisasi saat ini menuntut kita bergerak cepat dan adaptif. Karena itu saya mendorong setiap pejabat terus melakukan inovasi, kreatifitas, kolaborasi, adaptasi dan tanggap terhadap perubahan," jelasnya.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kulonprogo, Sudarmanto MSi berharap pelantikan akan semakin mendorong kinerja setiap organisasi lebih baik lagi.
“Tentu kita berharap pengangkatan baik JPT, Administrator, Pengawas maupun pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Pertama bisa mendorong kinerja di organisasi yang bersangkutan," tutur Darmanto.
Baca Juga: Termotivasi Kemenangan dari Arema, PSS Ingin Lanjutkan Tren Positif Saat Jamu Malut United
Pelantikan pejabat tersebut mengakibatkan adanya kekosongan kursi pimpinan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), untuk pengisian kekosongan tersebut akan segera di tindaklanjuti oleh BKPP.
“Kami akan segera rapat dengan pimpinan dan tim penilai kinerja secara marathon, baik kekosongan karena ada JPT sudah dilantik maupun beberapa kekosongan karena pensiun. Kami segera melakulan pembahasan dengan TPK dan nanti akan kami ajukan pada pejabat kepegawaian," ujarnya. (Rul)
