Krjogja.com Kulonprogo - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kulonprogo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi Tangkap Tangan (OTT) Politik Uang. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP setempat, Fajar Gegana ST menegaskan, Satgas OTT Politik Uang beranggotakan 500 personel siap diterjunkan untuk mengantisipasi praktik money politics atau jual beli suara dalam Pilkada Kulonprogo 2024.
"Hari ini DPC PDIP Kulonprogo secara resmi membentuk Tim Satgas OTT Politik Uang untuk mengamankan pilkada 2024, tepatnya 27 November mendatang. Pilkada Kulonprogo harus bermartabat dan terhormat tanpa money politics. Prinsipnya satgas ini hadir untuk menciptakan Pilkada Kulonprogo yang jujur, adil dan bermartabat," kata Fajar Gegana di Panti Marhaen DPC PDIP Kulonprogo, Pedukuhan Tobanan, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kulonprogo, DIY, Kamis (21/11).
"Sehingga harapan kami, semua paslon tidak melakukan politik uang, agar pilkada menjadi pilkada yang sangat fair dan masyarakat kita menentukan pilihannya dengan hati nurani. Sehingga pemimpin terpilih nanti betul-betul pemimpin yang sesuai harapan masyarakat dan sesuai harapan kita semua agar bisa melanjutkan pembangunan di Kulonprogo," jelas Fajar.
Baca Juga: Front Masyarakat Madani Laporkan Bawaslu Sleman ke LO DIY, Ini Alasannya
Kehadiran Satgas OTT Politik Uang juga menjadi bagian komitmen pihaknya yang mengusung Paslon Nomor Urut 3, Novida Kartika Hadhi - Rini Indriyani tidak terlibat dalam praktik jual beli suara. "Iya, ini komitmen kami juga untuk tidak melakukan aksi semacam itu (praktek politik uang-Red.)," tambahnya.
Lebih lanjut diungkapkan, Satgas OTT politik uang beranggotakan 500 personel terdiri unsur relawan, pengurus partai dan sayap partai yakni Banteng Muda Indonesia (BMI). Seluruh personel tersebut diterjunkan mulai Jumat (22/11) hingga hari H pelaksanaan pemilihan yakni 27 November 2024 mendatang.
Baca Juga: Inventarisasi Kerusakan Penerangan Jalan Dishub Cek Ulang 2.400 Titik PJU
"Sebanyak 500 personil tersebut kita sebar di seluruh titik di Kulonprogo, di setiap pedukuhan maupun kalurahan dan juga titik rawan yang nantinya bisa kita lihat apakah di situ ada kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan pilkada ini menjadi tidak fair," ujar Fajar, anggota DPRD DIY tersebut. (Rul)
