Krjogja.com - KULONPROGO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Inflasi di Kabupaten Kulonprogo dan Kerjasama Antardaerah untuk Pengendalian Inflasi, di Ruang Rapat Sermo Kompleks pemkab setempat, Rabu (08/11/2023).
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan SDA Setda Kulonprogo Ir Adnan Widodo MT mengatakan, pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Peran serta daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas harga mengingat karakteristik inflasi Indonesia yang masih dipengaruhi gejolak di sisi pasokan atau supply side shocks.
"FGD, sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah ada pun tujuannya, di antaranya menyegarkan kembali pemahaman tentang inflasi bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta upaya pegendalian inflasi di Kulonprogo yang telah dan akan dilakukan, kemudian penjajagan kerja sama antardaerah dalam rangka pengendalian inflasi daerah,” jelas Adnan.
Baca Juga: Begal Rampas Motor Tukang Ojek
Sementara itu Pj Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti MT menjelaskan, pergerakan inflasi yang signifikan lebih disebabkan oleh faktor adanya penyesuaian kebijakan pemerintah terkait harga (administrated prices) dan lonjakan harga komoditas pangan (volatile foods).
“Mau tidak mau kita bicara volatile foods, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi inflasi. Faktor yang menguatkan itu volatile foods selain administrated prices. Volatile foods banyak didukung oleh aktivitas pertanian dan perdagangan," ujar Ni Made.
Salah satu penyebab tingginya harga beberapa bahan pokok, rantai distribusi yang panjang membuat pendapatan petani tidak sebesar harga yang beredar di pasaran. “Aspek kelembagaan petani, belum memiliki posisi nilai tawar yang kuat serta panjangnya rantai distribusi produk pertanian membuat harga komoditas cenderung tidak stabil. Karena memang tidak memiliki kekuatan untuk mengatur," katanya.
Baca Juga: Pendapatan AWAN Pada Triwulan III Tahun 2023 Sebesar Rp 23,1 Miliar
Sehingga regulasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kestabilan harga komoditas yang berpengaruh terhadap pengendalian inflasi. “Regulasi penting, sejauh mana penguatan terhadap kebijakan-kebijakan sektor pertanian dan produk-produk pertanian kita jaga. Sejauh mana kita bisa memanfaatkan produk kita dan juga sejauh mana kita bisa bekerjasama antardaerah," ujarnya.
Ditegaskan, koordinasi yang solid di antara para penentu kebijakan publik di daerah akan menghasilkan kombinasi kebijakan yang terintegrasi, sehingga secara keseluruhan berdampak positif bagi terjaganya harga barang pokok bagi masyarakat. (Rul)