KRjogja.com - KULONPROGO - Muhammadiyah adalah organisasi nonpartisan dan itu dipahami oleh rakyat Indonesia dan berbagai pihak. Tetap menjaga kepribadian dan khittahnya, tidak terlibat dalam dukung mendukung apalagi partisan. Juga tetap menjaga nilai-nilai dalam berbangsa bernegara termasuk pemilu.
Hal itu ditegaskan Prof Dr KH Haedar Nashir MSI Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 2022-2027 kepada wartawan usai Hari Syiar Bermuhammadiyah (HSB) di Masjid Agung Kulonprogo, Minggu (07/01/2024). HSB yang dihadiri ribuan warga Muhammadiyah ini bertemakan "Darul Ahdi Wa Syahadah, Hadiah Muhammadiyah untuk Bangsa Indonesia".
"Kami mengharapkan selain Muhammadiyah, institusi-institusi negara juga harus nonpartisan, agar negara terawat milik semua dan siapapun yang kalah atau menang akan fair, akan dengan ksatria menerimanya," kata Haedar sembari mengajak agar berpemilu dan berkontestasi jurdil tapi bermartabat atau beretika luhur, agar tidak menabrak konstitusi, dasar negara atau nilai-nilai dasar negara.
Baca Juga: Indonesia Tanpa WD Di Malaysia Open. Ada Apa?
Untuk yang menang, lanjut Haedar, bisa dengan cara demokratis dan elegan tanpa kecurangan, itu menjadi sebuah sebuah dukungan politik yang berharga. Tetapi menang dengan cara-cara tidak baik/tidak benar maka menjadi beban politik. Begitu juga yang kalah karena pemilu fair maka legawa, begitu juga sebaliknya, bila tidak akan menimbulkan masalah baru. "Maka kuncinya pertanggungjawaban moral kebangsaan dan konstitusional dari seluruh elite dan penyelenggara negara," tandasnya.
Haedar juga mengingatkan warga Muhammadiyah untuk terus mencerahkan akal budi/pemikiran dan tindakan warga bangsa dan umat Islam agar mereka menjadi insan-insan yang akidahnya baik, beribadah yang utama, tapi juga bermuamalah/berhubungan dan membangun masyarakat dan negara dengan seoptimal mungkin sebagai panggilan warga Muhammadiyah. Artinya, Muhammadiyah menghidupkan paham Islam Berkemajuan untuk menanamkan Islam yang baik, Islam yang benar, Islam yang damai tetapi juga Islam yang memajukan.
Ditambahkan Haedar, Muhammadiyah merupakan organisasi di Indonasia yang mendeklarasikan sebuah konsep besar dan bersistem yakni Indonesia dasarnya Pancasila, dan Pancasila merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa yang tidak boleh diubah kembali.
Baca Juga: HUT LVRI ke-67, Panitia Siapkan Penghargaan Khusus Kepada Menhan Prabowo Subianto
"Pancasila bukan hanya menjadi dogma, menjadi dasar negara formal tetapi harus hidup menjadi jiwa, alam pikiran, dan orientasi tindakan oleh seluruh warga bangsa dan elit bangsa. Tidak boleh lagi ada paham-paham lain di luar Pancasila untuk membangun bangsa ini. Entah itu paham agama yang bertentangan dengan Pancasila, paham ideologi termasuk komunisme, paham sekuler, maupun paham lain," tandasnya.(Wid)