“Jika nantinya sudah memeiliki bupati definitive proses pengisian kepala sekolah dari guru penggerak tentu lebih mudah,” terang Arif.
Dinas Dikpora Bantul menurut Kadinas Isdarmoko memiliki komitmen untuk meningkatkan hasil Asesmen Nasional yang merupakan amanat Merdeka Belajar. Guru penggerak, Isdarmoko berharap di tahun 2024 dari BBGP ada program pengimbasan modul untuk sekolah yang belum ada guru penggerak. Bantul berharap ada guru penggerak versi DIY melalui pengimbansan.
Baca Juga: OJK Minta Perbankan Blokir 85 Rekening Pinjol Ilegal
Dinas Dikpora Bantul berkomitmen mengangkat kepala sekolah dari sumber guru penggerak. Sekolah penggerak, menurut Isdarmoko hasil evaluasinya berdampak positif.
Maka Kabupaten Bantul pada tahun 2024 menggarap sekolah penggerak dengan alokasi anggaran forum sekolah penggerak. Harapannya sekolah penggerak bermanfaat memberi kontribusi dan menginspirasi sekolah lain.
Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) didorong berjalan dengan baik. Oleh karena itu, para guru di Bantul didorong untuk menuntaskan meningkatkan kompetensinya melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM). “Apabila gurunya tidak tuntas belajar melalui PMM, maka akan menghambat jalannya IKM di satuan pendidikan,” tandas Isdarmoko.
Kadinas Nunuk Setyowati tegas menyatakan dukungannya atas implementasi Merdeka Belajar. Pihaknya sudah mengangkat kepala sekolah dari sumber guru penggerak sesuai kebijakan Merdeka Belajar.
Baca Juga: Pilihan Mobil Murah Rakyat di Berbagai Negara: Jepang, Amerika Serikat, India, Eropa, dan Indonesia
“Pelaksanaaan Merdeka Belajar di Gunungkidul sudah bahkan sudah dipayungi peraturan Bupati,” tandas Nunuk. Implementasi ARKAS sebagai bagian dari Merdeka belajar di Gununglidul capaiannya tertinggi di DIY.
Selain itu, di Gunungkidul aktivasi akun belajar berikut pemanfaatannya juga tertinggi. Capaian pembentukan TPPK di satuan Pendidikan di wilayah Gunungkidul juga tertinggi. Mengakhiri keterangannya, bagi Nunuk pendidikan adalah tanggung jawab bersama.
“Apapun kurikulumnya yang terpenting adalah gurunya,” tegas Nunuk. Oleh karena itu pihaknya sangat komitmen dengan peningkatan kompetensi guru, komunitas belajar, dan platform Merdeka mengajar guna membekali guru menyukseskan implementasi kurikulum Merdeka.
Budi Santosa Asrori, Kepala Dinas Dikpora Yogyakarta mengusulkan agar uji kompetensi guru (UKG) dilaksanakan lagi oleh Kemdikbudristek. Selain itu, Neraca Pendidikan sebaiknya juga diupdate lagi.
Baca Juga: Perempuan Berdaya Menjadi Pemimpin Tangguh untuk Indonesia Maju di Era Digital
Budi menambahkan pada era UKG, dan ujian nasional (UN) masih dilaksanakan, hasilnya DIY selalu nomor 1 secara nasional. Maka kendati sudah tidak ada UN, kita harus melanjutkan estafeta mutu Pendidikan yang telah dicapai selama ini.
Pihaknya bersyukur untuk hasil PISA, DIY tertinggi nasional melebihi DKI Jakarta. “Rapor Pendidikan hasil Asesmen Nasional (AN) untuk Kota Yogyakarta indikatornya sudah hijau semua,” ungkap Budi .
