KRjogja.com - JAKARTA - Kesejahteraan guru terus menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk melalui perluasan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang tahun ini meningkat hingga 700 persen.
“Kesejahteraan guru makin baik. Banyak kemajuan yang sebelumnya belum pernah kita capai,” ujar Menteri Agama, Nasaruddin Umar dalam kegiatan Bersepeda Onthel Bersama Guru Lintas Iman, di Jakarta, Minggu (23/11/2025).
Menag menyampaikan bahwa perbaikan kesejahteraan tersebut semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun ini, misalnya, sebanyak 227.147 guru non-PNS menerima kenaikan tunjangan profesi dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
Baca Juga: Waspada! Berikut 6 Penyakit Kulit yang Rentan Terjadi di Musim Hujan
"Pengembangan PPG mencapai 700 persen. Sebelumnya kenaikannya hanya sekitar 20?"30 persen per tahun. Tahun ini meningkat menjadi 700 persen,” kata Menag. Saat ini lebih dari 102 ribu guru madrasah dan guru pendidikan agama sedang mengikuti PPG, dan totalnya mencapai 206.411 guru sepanjang 2025, naik drastis dari 29.933 peserta pada 2024.
Menag menambahkan bahwa perluasan akses PPG kini menjangkau seluruh guru lintas agama. Selama ini PPG hanya diikuti guru-guru agama Islam. Sekarang kita berikan juga kepada guru Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Semua kita fasilitasi.
Dia menilai kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menghapus disparitas dalam peningkatan kompetensi guru.
Baca Juga: Awal Desember, UMP Jawa Tengah Diumumkan
Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga memperluas jalan karier bagi para pendidik honorer. Dalam tiga tahun terakhir, sebanyak 52 ribu guru honorer berhasil diangkat menjadi PPPK, memberikan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik.
“Tidak boleh ada diskriminasi. Inilah wajah Kementerian Agama sekarang,” tutur Menag.
Menanggapi masih adanya guru madrasah yang menerima honor sangat rendah, Nasaruddin menyebut bahwa sejumlah langkah perbaikan telah mulai berjalan.
“Sekarang sudah mulai ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan peningkatan kesejahteraan, dan undang-undang guru dan dosen ini kita akan revisi dan nanti itu kalau terwujud," kata Menag.
Dia berharap revisi undang-undang tersebut dapat menghapus kesenjangan antarlembaga pendidikan.
Baca Juga: Masyarakat Sipil Indonesia Dorong Transparansi dan Keberpihakan Pembiayaan Iklim di COP30
