Krjogja.com - SLEMAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pengecekan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan menyalurkan beras bantuan pangan ke sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Sleman. Jokowi menyebut bantuan pangan tersebut bisa dilanjutkan sampai Juni 2024 dengan catatan apabila APBN mencukupi nantinya.
Di tengah hujan deras, Jokowi tiba di Gudang Bulog Purwomartani Sleman sekitar pukul 15.00 WIB, Senin (29/01). Kepala Negara didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo, Direktur Human Capital Perum Bulog Purnomo Sinar Hadi dan Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo langsung menyapa 1000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kalurahan Purwomartani dan Tirtomartani Sleman yang telah menunggu sejak pukul 11.30 WIB.
Jokowi mengatakan bantuan pangan tersebut telah diberikan sejak September, Oktober, November dan Desember 2023. Sementara bantuan pangan yang di salurkan di Sleman kali ini adalah tambahan. Setelah Januari 2024, masyarakat akan menerima bantuan pangan kembali pada Februari dan Maret 2024.
"Setelah Maret akan ditambah lagi April, Mei, Juni. Ada yang enggak setuju? Jadi bantuan pangan sementara sampai Juni. Nanti kalau APBN kita itung-itung cukup bisa dilanjutkan lagi," ucapnya.
Baca Juga: DPRD Klaten Tetapkan Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal
Jokowi pun meminta masyarakat agar mendaftarkan diri mengikuti program BLT El Nino. Bantuan pangan berupa beras ini diberikan karena harga beras di semua negara sedang naik dampak dari perubahan iklim dan fenomena El Nino. Pemerintah tengah kesulitan membeli pasokan beras dari 22 negara pemasok mulai tahun lalu karena dipakai untuk kebutuhan negara itu sendiri.
" Saya berharap agar petani lokal bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga harga jual beras bisa ditekan agar tak naik lagi. Karena kalau produktivitas padi kita turun seperti tahun kemarin harga pasti otomatis naik. Karena suplainya tidak cukup otomatis harga pasti naik dan itu kejadian di semua negara. Oleh karena itu, diserahkan bantuan beras sebesar 10 kilogram per KPM kepada total 22 juta KPM," ungkapnya.
Baca Juga: Diserahkan Lewat Aplikasi 'Raharjo' Bank BPD DIY Bansos Lansia Upaya Pengentasan Kemiskinan
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur DIY Sultan HB X menyampaikan sangat mendukung program penyaluran beras bantuan pangan ini karena merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Program beras bantuan pangan ini sangat penting untuk disalurkan ke masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk menahan laju kenaikan harga beras.
“Saya rasa sangat penting keberadaan program penyaluran beras bantuan pangan ini karena selain bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini juga merupakan upaya untuk menahan laju harga yang ada saat ini," tandas Raja Kraton Yogyakarta tersebut.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan pemerintah tengah bersiap melakukan penyerapan beras yang berasal dari dalam negeri. Penyerapan beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional merupakan prioritas pemerintah agar harga di tingkat petani tetap terjaga.
Baca Juga: 8 Tips Mengatur Keuangan Pribadi Dengan Baik, Tepat dan Efektif
“Jadi BPS sudah memberikan Kerangka Sample Area di bulan Maret nanti produksi beras sebanyak 3,5 juta ton. Itu artinya sudah melebihi kebutuhan nasional sebanyak 2,5 juta ton. Dan perlu saya sampaikan, beras impor ini akan di stop pada saat panen raya tiba sehingga harga di tingkat petani bisa tetap baik.”, tegasnya.
Direktur Human Capital Perum Bulog Purnomo Sinar Hadi menerangkan program beras bantuan pangan ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kemampuan daya beli masyarakat yang rentan terdampak kenaikan harga pangan. Adanya penyaluran beras bantuan pangan ini diharapkan masyarakat penerima bantuan memiliki pos anggaran untuk membelanjakan keperluan rumah tangga lainnya.
