Krjogja.com - SLEMAN - Bupati Sleman, Harda Kiswaya, beserta jajaran berjumlah 17 orang plus anggota DPR RI Daerah Pemilihan DIY dari PAN, Totok Daryanto, pada Selasa (17/6/2025) lalu terbang menuju Kabupaten Konawe Selatan. Harda datang untuk mengetahui lebih detail permasalahan sengketa tanah yang menimpa para transmigran korban erupsi Merapi 2010 asal Sleman.
Sehari setelah mendarat di Kabupaten Konawe, Harda menggelar dialog dengan para transmigran asal Kabupaten Sleman yang ditempatkan di Unit Permukiman Transmigrasi Arongo, Desa Laikandonga, Kecamatan Ranomeeto Barat. Harda mendengarkan langsung situasi yang dialami para transmigran dan menyatakan komitmen untuk melindungi warga meski di tanah rantau.
“Kehadiran kami ke Konawe Selatan, selain silaturahmi, juga untuk duduk bersama sebagai bentuk tanggung jawab dalam melindungi masyarakat, terkhusus para transmigran dari Sleman. Persoalan yang ada bukan soal tanggung jawab siapa, tetapi menjadi komitmen Pemkab Konawe Selatan dan daerah asal para transmigran," ungkap Harda Kiswaya, dikutip Minggu (22/6/2025).
Baca Juga: Bukan Ritual Sembarangan, Ini Tujuan Tradisi Upacara Labuhan
25 kepala keluarga asal Sleman yang mengikuti program transmigrasi ke Kabupaten Konawe Selatan mengalami nasib tidak baik. Harapan para korban erupsi Merapi 2010 tersebut untuk mendapatkan kehidupan lebih baik di tanah rantau justru membuat mereka berada dalam ketidakpastian.
Lahan usaha seluas dua hektare yang sempat dijanjikan oleh Pemkab Konawe Selatan hingga kini urung mereka terima. Padahal, jatah lahan beserta sertifikat telah tercantum dalam nota kesepahaman antar-pemerintah daerah untuk warga korban erupsi Merapi asal Kabupaten Sleman yang mengikuti program transmigrasi ke Kabupaten Konawe Selatan.
Di Sulawesi Tenggara, tak hanya berdialog langsung dengan para transmigran, Bupati Sleman beserta rombongan pun mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemkab Konawe Selatan. Kamis (19/6/2025) di Kantor Bupati Konawe Selatan, Harda menindaklanjuti permasalahan lahan transmigrasi di Desa Laikandonga dan disambut oleh Wakil Bupati, Wahyu Ade Pratama Imran.
Baca Juga: Alarm Masa Depan
Dalam kesempatan itu, Bupati Sleman mengungkapkan keprihatinan terhadap situasi yang dialami para transmigran di Desa Laikandonga. Ia menegaskan kesiapan Pemkab Sleman untuk bekerja sama dengan Pemkab Konawe Selatan dan pemerintah pusat guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Kami datang untuk memastikan para transmigran asal Kabupaten Sleman mendapatkan hak-haknya. Kami berharap dari pertemuan ini muncul titik terang dan solusi permanen yang saling menguntungkan," tegas Harda.
Dalam pertemuan itu, Wahyu Ade memaparkan kronologi dan dinamika konflik lahan transmigrasi yang telah berlangsung cukup lama. Wahyu Ade mengaku telah berupaya maksimal untuk memediasi para transmigran maupun perusahaan yang terlibat sengketa.
"Namun, hingga kini, penyelesaiannya masih terkendala beberapa aspek hukum dan teknis," tambah Wahyu Ade.
Harda Kiswaya dan Wahyu Ade kemudian membahas sejumlah opsi penyelesaian, antara lain, relokasi sebagian lahan, skema ganti rugi yang adil, serta potensi kemitraan antara masyarakat transmigran dan pihak perusahaan. Pemerintah semula menjanjikan 1.500 hektare lahan kepada penerima manfaat lahan sejumlah total 500 kepala keluarga, namun hingga 2025, lahan yang diterima baru seluas 312 hektare.
Baca Juga: Danrem 072 Pamungkas: Kompetisi Taekwondo untuk Mengasah Mental dan Sportivitas
