Krjogja.com - KARANGANYAR - Bantuan Keuangan Kabupaten (Bankeukab) tahun 2023 disalurkan ke 1.075 titik yang tersebar di 154 desa di Kabupaten Karanganyar. Bankeukab ini merupakan usulan para anggota DPRD Kabupaten Karanganyar ke Pemkab yang dihimpun dari aspirasi masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (Dispermasdes) Karanganyar, Sundoro Budi Karyanto mengatakan Bankeukab pada tahun ini yang disalurkan ke 154 desa sebesar Rp 51,134 miliar. Bankeukab di desa masuk Dana Desa (DD) yang sudah tercatat di APBDes 2023.
"Bankeukab ini usulan anggota Dewan. istilahnya dana aspirasi. Dari usulan itu kemudian kita verifikasi sampai lolos penganggaran," katanya usai sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa di pendopo RM Said Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (19/6/2023).
Rencananya, Bankeukab dicairkan ke kas desa pada awal Juli mendatang melalui rekening PT BPR Bank Daerah Karanganyar (Persero). Dana tersebut merupakan tahap I bankeukab tahun 2023. Di tahap I ini, delapan desa tak mendapatkan dana tersebut.
Diantaranya Desa Ploso dan Giriwondo Kecamatan Jumapolo, Desa Sedayu dan Gemantar Kecamatan Jumantono. Lalu Desa Malangjiwan dan Paulan Kecamatan Colomadu serta Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi.
"Pemakaiannya kebanyakan pembangunan jalan desa, talud dan jembatan. Boleh rehab aset kantor desa, namun sepertinya tidak ada yang mengajukan itu. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini keputusan Bupati Karanganyar nomor 412.1/5 38 tahun 2023 tentang penetapan lokasi dan alokasi bantuan keuangan Kepada Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Indonesia tahun 2023 tahap pertama," katanya.
Sundoro mengatakan bankeukab mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan pedesaan guna kemajuan desa dan kesehatan masyarakat, membangun sumber daya desa dan mengeksplorasi seluruh sumber daya produktif untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Karanganyar Jyliyatmono mengingatkan supaya kegiatan sarpras bersumber bankeukab dilaksanakan dengan baik dan berdampak positif. "Silakan dikerjakan sesuai dengan peruntukan yang baik. Cost juga tidak terlalu besar. Administrasi disiapkan juga agar tertib," katanya.
Selama pelaksanaan kegiatan bersumber keuangan negara di desa, Pemkab menggandeng tim pengawas dari Kejaksaan dan Kepolisian. Dalam sosialisasi dihadirkan Kajari M Zuhri dan Kanit Tipikor Satreskrim Polres Karanganyar Iptu Anton Sulistyo.
Kepada wartawan, Iptu Anton mengatakan penyelidikan kasus dugaan korupsi diawali adany kerugian negara atas proyek yang diserahkan pengguna anggaran.
Berbagai modus dilakukan pelaku seperti penyimbangan spesifikasi, waktu dan markup biaya. Ia mengatakan kasus yang ditanganinya selama ini berupa delik aduan. Dari tahun ke tahun, lanjutnya, laporan itu semakin berkurang.
"Kita terus lakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi bersama kejaksaan dan pemda. Selama pemakaian dana dari pemerintah dan pelaksanaan benar, sebenarnya jangan takut. Kita buka ruang konsultasi juga di polres," katanya. (Lim)
