Krjogja.com - SOLO - Kurangnya koordinasi pihak Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) yang memiliki kompetensi mengatur daerah aliran sungai (DAS) beserta bantaran sungainya ke instansi samping diduga menjadi salah satu penyebab berulangnya banjir di Solo Raya
Koordinasinya ke instansi horizontal seperti PUPR dan BPBD penting dilakukan untuk mencegah banjir. Setidaknya masalah laten yang selalu berulang tiap tahun banjir. Seperti yang terjadi banjir bandang melanda kota Solo di awal tahun 2023 lalu.
Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surakarta telah menginventarisir anak sungai Bengawan Solo yang melintas di area kota Solo dan diduga saat meluab. Maka terjadilah banjir di daerah Solo.
[crosslink_1]
"Anak sungai Bengawan Solo yang kita anggap rawan terjadinya banjir diantaranya Kali Jenes, Kali Premulung, Kali Pepe, Kali Brojo, Kali Anyar, dan Kali Gajah Putih," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Surakarta, Nico Agus Putranto kepada media, Rabu (14/6/2023).
Seharusnya pihak BBWSBS lebih efektif untuk mengingatkan bahkan menertibkan bangunan liar yang dibangun di bantaran sungai baik Sungai Jenes, Kali Premulung, Kali Pepe, Kali Brojo, Kali Anyar dan Kali Gajah Putih.
"Jangan sampai terlambat, penertiban bangunan liar di bantaran sungai, tapi telah disertifikatkan tentu lebih sulit untuk ditertibkan," terangnya.
Dipaparkan Nico, Pemerintah kota (Pemkot) Solo sedang menyusun kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana ini nanti akan menunjukkan lokasi mana saja yang kini jadi perhatian pemerintah dan bisa untuk membandingkan peta masalah banjir dan genangan pada beberapa tahun sebelumnya.
"Hal ini akan menjadi acuan untuk penanganan permasalahan limpahan air yang tidak lancar di masa mendatang. Perubahan peta banjir dan bencana ini tentu karena berkurangnya daerah resapan dan ruang terbuka di Kota Solo. Hal itu sebagai konsekuensi dari banyaknya pembangunan. Ini yang membuat wilayah yang dulunya tidak banjir atau tergenang kini terkena dampaknya,” pungkas Nico.(*)
