KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Kebijakan lima hari sekolah di Karanganyar kembali menuai protes. Setelah kalangan tokoh agama, kini kebijakan lima hari sekolah menuai protes dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).
FPKS mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mengkaji ulang kebijakan tersebut. Juru bicara FPKS Karanganyar, Suwarjo menyampaikan kebijakan tersebut tidak efektif dan efisien. Pihaknya menerima banyak keluhan tak hanya datang dari walimurid, namun juga tenaga pendidik.
"Para guru mengeluhkan banyak waktu luang setelah siswa pulang sekolah. Siswa pulang jam 2 siang, guru pulang jam 4 sore," kata dia, Jumat (9/9).
Selama jeda waktu jam pulang sekolah dengan jam kerja guru, dia menuturkan para guru banyak menganggur. Mestinya Pemkab mempertimbangkan kembali kebijakan lima hari sekolah ini. Apalagi tidak ada kompensasi makan siang bagi para tenaga pendidik. Keluhan dari para orangtua juga muncul saat libur sekolah pada hari Sabtu dan Minggu. Para orangtua yang masih bekerja tak mampu mengawasi kegiatan anak sata libur tersebut.
"Tinjau kembali lima hari sekolah. Kembalikan enam hari sekolah sambil Pemkab siapkan sistem yang efektif dan efisien," katanya.
Bupati Karanganyar Juliyatmono memastikan kebijakan kima hari sekolah diputuskan setelah melalui kajian matang. Menurutnya protes penetapan lima hari sekolah merupakan hal wajar dalam setiap kebijakan. "Ada pro kontra biasa saja. Tetap berjalan untuk lima hari sekolah," katanya.
Dia mengatakan kebijakan lima hari sekolah ditetapkan sesuai dengan masukan para guru. Dalam masukan yang diterimanya, para guru menginginkan agar hari kerjanya disamakan PNS yang kerja lima hari dalam sepekan. Harapannya, para guru dan murid memiliki waktu lebih untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Bupati pun memastikan jika kebijakan lima hari sekolah tetap akan berjalan. Pihaknya tidak akan mencabut kebijakan tersebut. (Lim)
