KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Pembiayaan mandiri swab PCR diperdebatkan. Bupati Karanganyar Juliyatmono merencanakan skema subsidi namun kalangan DPRD memintanya dibiayai penuh pemerintah.
Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyampaikan, pihaknya segera mematangkan rencana untuk bekerjasama dengan pihak-pihak swasta yang memiliki mesin PCR agar bisa dimanfaatkan masyarakat untuk bisa swab PCR secara mandiri. “Dengan siapapun yang punya (mesin) PCR, dengan klinik,†kata Bupati Karanganyar Juliyatmono, Senin (1/2).
Nantinya, ia bakal memberi subsidi kepada masyarakat yang melakukan swab mandiri. Hal ini perlu dilakukan guna memperingan ongkos swab PCR.
“Kalau test swab rata-rata Rp 900 ribu Rp 1 juta. Kalau yang dibiayai pemerintah, juga segitu. Tapi bagaimana swasta atau masyarakat yang pingin (swab) mandiri ini saya subsidi barang Rp 100 ribu atau berapa, saya subsidi supaya ringan. Sekarang banyak (swab) mandiri ke RSAU dr Siswanto, disana cepat diketahui hasilnya. Di Kopassus lewat swab drive thru, beberapa jam sudah diketahui hasilnya negatif atau positif,†kata Bupati.
Juliyatmono menyebut, penerapan pemberian subsidi bagi masyarakat yang ingin swab mandiri akan dilakukan secepatnya. Ditambahkan Bupati, model PCR dengan kerjasama (KSO) ini lebih efektif daripada harus membeli mesin PCR sendiri. Alasannya, apabila nanti pandemi Covid-19 ini berakhir, mesin PCR nya bakal muspra lantaran tak terpakai.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD, Endang Muryani mengharapkan biaya swab PCR bagi masyarakat digratiskan, ketimbang hanya diberi subsidi.
“Kalau dibilang butuh, masyarakat butuh PCR. Ketika tracing dan harus PCR, masyarakat ada yang takut ada yang eman biaya. Kaitannya dengan PCR, kalau bisa ya gratis, jangan dibebankan dengan anggaran seperti itu (subsidi PCR),†kata Endang.
Endang mengatakan, pemerintah daerah harus membuat skala prioritas pembiayaan dengan mengutamakan pada kesehatan masyarakat.
“Pakai skala prioritias. Sepertu vaksin itu, siapa yang didahulukan. Pakai data kemiskinan. Sudah itu. Sudah bisa dipakai. Warga miskin harus PCR tapi tidak punya biaya kan mesakke (kasihan). Kita punya data kemiskinan. Kan itu valid," jelasnya. (Lim)
