Krjogja.com - SOLO - Jumlah Desa Mandiri terus meningkat, dari 313 pada 2018 menjadi 11.456 desa pada 2023. Meskipun menunjukkan kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Direktur PDRD), Sandy Firdaus mencontohkan seperti pemanfaatan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) yang belum optimal. Selain itu struktur belanja daerah yang belum memuaskan, local tax ratio masih cukup rendah, pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas, sinergi fiskal pusat-daerah yang belum optimal.
"UU HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan," jelas Sandy pada Seminar Akselerasi Implementasi UU HKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis) Universitas Sebelas Maret Solo (UNS), Selasa (10/10/2023).
UU HKPD juga untuk menjawab tantangan-tantangan melalui ketimpangan vertikal dan horisontal yang menurun, penguatan Local Taxing Power, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.
Berbagai capaian desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan berbagai kinerja positif dan ikut berkontribusi dalam pencapaian kinerja nasional untuk mendorong pemerataan kemampuan keuangan daerah dan perbaikan layanan publik daerah.
Selain itu, desentralisasi fiskal juga mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pembangunan di desa. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam memungut PAD meningkat, meskipun TKD masih dominan sebagai sumber utama pendapatan APBD.
Dengan adanya implementasi UU HKPD ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi kemampuan daerah dalam menggali PAD. (Qom)
