KRJogja.com - WONOGIRI - Terkait kasus perampokan bersenjata yang melibatkan warga negara asing (WNA) di Bali, anggota Komisi XIII DPR RI, menyoroti pentingnya pengawasan secara terkendali terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia.
Kejadian ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan keimigrasian yang harus segera diperbaiki guna mencegah kejadian ini terulang.
Baca Juga: 13.500 Wisatawan Tracking di Kali Talang Balerante
Anggota Fraksi PKS DPR RI, Hamid Noor Yasin, menegaskan kasus ini tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih waspada terhadap potensi ancaman dari kelompok kriminal asing di Indonesia dan dapat memengaruhi pariwisata di tanah air khususnya Bali.
"Kami mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk meningkatkan pengawasan terhadap WNA yang tinggal di Indonesia. Penggunaan teknologi, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta kebijakan yang lebih terkendali terhadap izin tinggal harus diperkuat agar keamanan nasional tetap terjaga," ujar legislator Senayan asal Wonogiri ini, Minggu (2/2/2025).
Lebih lanjut, Hamid menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas bagi WNA yang terbukti melakukan tindak pidana di Indonesia. Selain hukuman pidana, mereka harus dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin tinggal guna memberikan efek jera.
Baca Juga: 'Prachodayat' Metzdub Feat Elda Suryani Angkat Kebisingan Kota Lewat Bunyi
"Kami mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan keimigrasian, termasuk pemberian visa dan izin tinggal bagi WNA yang terlibat tindak pidana. Jangan sampai kelonggaran dalam aturan justru dimanfaatkan pelaku kejahatan internasional," tambahnya. (Dsh)
