solo

Pengentasan Kemiskinan Isu Strategis Pembangunan 2025

Senin, 29 Januari 2024 | 16:30 WIB
Penandatanganan berita acara forum konsultasi publik RKPD Karanganyar 2025 (foto:Abdul Alim)
 
 
KRjogja.com, KARANGANYAR - Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Karanganyar pada 2025.
 
Berbagai upaya perlu dirancang sejak dini untuk mencapai angka kemiskinan tahun 2025 maksimal 8,45 persen. 
 
Pj Bupati Karanganyar Zulfikar Hadidh menyampaikan realisasi pada 2023, kemiskinan di wilayahnya 9,79 persen. Angka ini meleset dari target 8,52 persen.
 
Di tahun 2025, kemiskinan Karanganyar harus lebih ditekan melalui program jitu.
 
Ditargetkan, kemiskinan di Karanganyar 8,45 persen dan tahun 2026 pada level 8,03 persen. Untuk itulah ia mengundang stakeholder dalam forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 di Permata Sari Hotel Tasikmadu, Senin (29/1).
 
Para stakeholder diminta sumbangan pemikirannya demi merealisasikan target sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2025. 
 
"Pengentasan kemiskinan harus selaras peningkatan pertumbuhan ekonomi. Upayanya difokuskan pada pertanian berkelanjutan, penguatan pertumbuhan usaha mikro dengan kelembagaan dan kemudahan modal usaha.
 
Baca Juga: Gus Yahya: Kita Harus Memacu Kinerja untuk Kemenangan Indonesia
 
Lalu peningkatan kompetensi tenaga kerja, optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan daya saing pariwisata lokal dan sebagainya. Tiap upaya ini disinkronisasi dengan pemangku program dan stakeholder lainnya," katanya. 
 
Selain mengentaskan kemiskinan, terdapat lima prioritas arah kebijakan tahun 2025. Yakni pemerataan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, SDM berdaya saing, tata kelola pemerintahan berbasis digital serta penguatan fiskal dserah dan peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan. 
 
Sementara itu dalam forum tersebut mengemuka berbagai persoalan yang disampaikan audiens. Mulai dari minimnya kesejahteraan pegawai non ASN di sekolah, dilematika angkutan umum bagi peserta didik, bullying anak di area pendidikan, masalah pupuk hingga kepatuhan abdi praja. Para audiens yang diundang tak hanya dari lingkungan kerja ASN, namun juga LSM, wartawan, akademisi dan pemerhati sosial. (Lim)
 
 
 
 

Tags

Terkini

Giliran Polisi Kosek Miras, Ratusan Botol Disita

Jumat, 19 Desember 2025 | 11:30 WIB