SUKOHARJO (KRjogja.com) - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sukoharjo terus mengejar target pemerintah pusat terkait program integrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari manual cetak menjadi digital. Capaian saat ini baru 7 persen atau sekitar 35.000 orang dari total 680.000 orang. Untuk mengejar target tersebut dilakukan upaya dengan mengarahkan penduduk yang baru berusia 17 tahun langsung melakukan aplikasi KTP digital.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sukoharjo Budi Susetyo, Senin (22/9) mengatakan, saat ini merupakan tahun ketiga berjalan sejak program KTP digital diluncurkan pemerintah pusat. Sejak tahun 2023 lalu hingga 2025 baru tercapai 7 persen atau 35.000 orang dari total 680.000 orang.
Dispendukcapil Sukoharjo melihat pertumbuhan capaian KTP digital sangat minim. Hal ini disebabkan karena faktor belum semua masyarakat umum masuk dalam program KTP digital.
Angka 7 persen atau 35.000 orang tersebut yang sudah KTP digital didominasi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri dan pegawai lain di lingkungan pemerintahan. Sedangkan secara keseluruhan angka terbesar penduduk di Kabupaten Sukoharjo yang sudah memiliki KTP berasal dari masyarakat umum.
"Dispendukcapil Sukoharjo sudah sering jemput bola dan sosialisasi ke masyarakat. Tapi memang capaian KTP digital masih 7 persen dan terus kami kejar target pemerintah agar segera terealisasi 100 persen. Secara keseluruhan di Indonesia belum ada satupun daerah yang sudah merealisasikan 100 persen capaian KTP digital," ujarnya.
Dispendukcapil Sukoharjo sekarang melakukan upaya lain mengejar target pemerintah yakni dengan mengarahkan warga berusia 17 tahun langsung mengakses aplikasi KTP digital. Hal ini dimaksudkan agar capaian terus meningkat. Terpenting juga pemerintah juga sudah mulai mengurangi KTP manual cetak.
"Usia 17 tahun diarahkan langsung KTP digital. Tidak perlu cetak lagi. Ini sesuai arahan pemerintah segera merealisasikan capaian target 100 persen KTP digital di daerah," lanjutnya.
Budi menjelaskan, dalam rapat koordinasi pusat diketahui secara nasional rata-rata banyak daerah belum mampu memenuhi target pemerintah. Capaian yang didapat rata-rata masih dibawah 20-30 persen.
"Kendala banyak karena banyak masyarakat umum belum memiliki android dan penguasaan teknologi sebagai bentuk peralihan KTP manual cetak ke digital," lanjutnya.
Kendala lainnya karena pemerintah pusat belum melakukan integrasi sistem layanan umum masyarakat dari manual ke digital. Hal ini menjadi celah bagi masyarakat tetap bisa mengakses layanan umum menggunakan KTP manual cetak.
"Pemerintah berencana melakukan integrasi semua layanan umum masyarakat ke digital. Apabila direalisasikan maka masyarakat mau tidak mau juga harus beralih ke KTP digital. Tapi sekarang KTP manual cetak masih dilayani," lanjutnya.
Budi Susetyo, mengatakan, berdasarkan data Dispendukcapil Sukoharjo diketahui jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP sekitar 680.000 orang. Pemerintah pusat menetapkan target awal 25 persen atau 170.000 orang sampai akhir 2024 aktivasi KTP digital bisa tercapai. Target tersebut kemudian sekarang dinaikan menjadi 30 persen. Sedangkan tahun 2025 dan seterusnya target terus dinaikan menjadi 100 persen
Dispendukcapil Sukoharjo melihat kecilnya angka capaian aktivasi KTP digital sampai saat ini karena rendahnya kesadaran masyarakat. Sebab untuk mengejar angka capaian 7 persen tersebut justru datang dari upaya Dispendukcapil Sukoharjo jemput bola dengan mendatangi warga yang sudah memiliki KTP.
"Dispendukcapil Sukoharjo masih sering jemput bola turun ke masyarakat melakukan aktivasi KTP digital. Harapan kami angka capaian semakin besar dimana pemerintah akan melakukan program integrasi KTP digital dengan semua pelayanan publik. Setelah itu mau tidak mau pemilik KTP cetak atau manual akan ikut integrasi aktivasi KTP digital," lanjutnya.
Budi menjelaskan, integrasi KTP digital dengan pelayanan publik dilakukan pemerintah untuk mempercepat proses digitalisasi di era modern. Nantinya masyarakat cukup menggunakan KTP digital akan langsung terhubung dengan semua layanan publik.
"Sebagian memang masih minat memiliki KTP elektronik atau fisik manual. Sebab mereka takut data KTP digital bocor. Dispendukcapil Sukoharjo sudah memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat," lanjutnya. (Mam)