Krjogja.com-YOGYA - Rekam jejak dan pengalaman sebagai wakil rakyat, sudah tidak diragukan lagi bagi Rifki Listianto SSi MSc.
Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini sudah tiga periode menjabat anggota DPRD Kota Yogya. Selama mengemban amanah tersebut, Rifki Listianto juga secara tegas anti korupsi.
Pada periode pertama menjadi anggota DPRD Kota Yogya 2009-2014, Rifki Listianto duduk di jajaran Komisi D. Alat kelengkapan dewan tersebut membidangi urusan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga hingga masalah sosial dan kesejahteraan rakyat.
Mitra kerja eksekutif yang digawanginya bahkan tergolong instansi yang prestisius. Hal ini karena beberapa OPD yang menjadi mitra kerja mengampu porsi anggaran yang cukup besar.
Baca Juga: Begini Cara Top Up Game Praktis dan Anti Ribet di DA Store
Sebagai contoh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Kesehatan, yang menduduki OPD dengan belanja daerah terbanyak.
Sebagai anggota dewan yang salah satu ketugasannya ialah mencermati usulan anggaran, sangat mudah menitipkan program untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Akan tetapi hal tersebut menjadi hal yang paling dihindari.
"Justru yang harus kita cermati ialah sasaran dari setiap usulan anggaran yang disampaikan. Keberpihakannya harus jelas untuk kepentingan warga kota. Seperti anggaran jaminan pendidikan daerah (JPD) serta jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), justru kita dorong untuk terus ditingkatkan karena peruntukannya dirasakan langsung oleh masyarakat dengan ekonomi lemah," tandas Rifki.
Termasuk juga ketika mencermati anggaran bantuan sosial (bansos), Rifki mengaku cukup getol memeriksa setiap draft calon penerima. Hal ini agar bansos yang akan disalurkan tidak salah sasaran dan salah prosedur.
Baca Juga: Pakai Gaya Piring Terbang, Ini Makanan Langka yang Disantap Tamu VIP di Dhaup Ageng Pakualaman
Jangan sampai bansos justru dinikmati oleh kelompok tertentu yang sebetulnya tidak pantas menerimanya.
Sementara pada periode kedua dan ketiga yakni 2014-2019 dan 2019-2024, Rifki Listianto menduduki Komisi B sebagai unsur pimpinan.
Berbeda dengan Komisi D, pada komisi kali ini fokus utamanya ialah menyangkut pendapatan daerah dan perekonomian. Oleh karena itu mitra kerja eksekutif meliputi bidang kepariwisataan, aset dan keuangan.
Lagi-lagi, Rifki cukup aktif mendorong eksekutif dalam menggaet pendapatan asli daerah tanpa membebani wajib pajak.
Baca Juga: Paku Pohon Dominasi Pelanggaran Pemasangan APK Pemilu
