Krjogja.com - YOGYA - Puluhan warga yang tergabung dalam Rakyat Jogja (Raja) Bersatu menyampaikan pernyataan sikap dukungan pada Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (18/4/2024) petang. Mereka meminta para hakim MK memutus sengketa pemilu 2024 seturut hati nurani tanpa takut intervensi dari pihak manapun.
Aksi di halaman kampus UII Cik Di Tiro Yogyakarta itu mengusung tagar Save Mahkamah Konstitusi Adili Dengan Nurani. Mukmin Zaki, Juru Bicara Raja Bersatu mengatakan bahwa pernyataan sikap tersebut dikeluarkan untuk mendukung MK memutus sengketa pemilu sesuai keinginan rakyat.
"Ini rangkaian kegiatan kami, untuk mendesak MK bisa memutus sesuai keinginan rakyat. Kita melihat ada gejala MK terkooptasi partai atau kekuatan tertentu. Adanya Amicus Curiae, sahabat pengadilan, itu lawan MK karena itu desakan akademisi dan intelektual yang selama ini jauh dari politik partisipan," ungkapnya pada wartawan.
Baca Juga: Subsidi BBM
Raja Bersatu menurut Mukmin mengingatkan apabila MK mengabaikan sahabat pengadilan yang merupakan akademisi dan kaum intelektual, maka ke depan akan muncul perlawanan. Pasalnya menurut dia, keputusan MK memang legal namun dinilai tidak legitimate.
"Kalau MK mengabaikan, maka lawan mereka nanti adalah akademisi dan kaum intelektual. Secara legal memang menang keputusan tapi legitimasi yang penuh intrik ini akan mendapat perlawanan terus dari akademisi termasuk kami dari Jogja. Kami sudah kirimkan pernyataan sikap kami. Tuntutan MK jangan takut, kalaupun mereka memutus dan mendapat ancaman jiwa maka mereka mati sahid, itu yang kami inginkan," tandas dia.
Raja Bersatu pun mengatakan akan hadir ke MK saat putusan sengketa pemilu pada 22 April mendatang. Pihaknya tak gentar meski ada ancaman pengerahan massa dari pihak lain.
Baca Juga: Gelar Seni akan Warnai Syawalan Keluarga Besar Tamansiswa
"Kami akan ke MK, terutama emak-emak yang akan ke sana. Tekad mereka kuat meski ada ancaman dan bayang-bayang chaos," tegas dia.
Raja Bersatu dalam pernyataan sikap itu menyatakan beberapa hal diantaranya permintaan transparansi dan akuntabilitas MK, kemandirian terhindar dari kepentingan politik, menjunjung keadilan dan perlindungan HAM, melihat partisipasi masyarakat dalam proses hukum serta menjadi sahabat keadilan penyelamat demokrasi. (Fxh)
