Krjogja.com - YOGYA — Ketua Komisi A DPRD DIY sekaligus Ketua Pansus Raperda Riset, Invensi, dan Inovasi Daerah, Eko Suwanto, menegaskan pentingnya data dan riset dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Kebijakan tanpa riset dan data valid itu seperti berjalan tanpa kompas. Kita ingin pembangunan di DIY betul-betul berbasis ilmu pengetahuan agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud nyata,” ujar Eko Suwanto dalam Public Hearing Raperda Riset, Invensi, dan Inovasi Daerah, Senin (13/10/2025) di Yogyakarta.
Forum yang diinisiasi DPRD DIY ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), akademisi perguruan tinggi, serta praktisi inovasi daerah.
Dari Data Jadi Arah Kebijakan
Eko menyebut, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Riset, Invensi, dan Inovasi Daerah akan menjadi fondasi penting bagi DIY untuk memperkuat sistem pembangunan berbasis pengetahuan. Dengan perda tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan sebagai fasilitator, katalisator, sekaligus pengguna hasil riset.
Baca Juga: Eko Suwanto: Raperda Riset Didorong Jadi Fondasi Kebijakan Publik yang Tepat Sasaran
“Kita ingin setiap kebijakan lahir dari data yang akurat dan riset yang bisa dipertanggungjawabkan. Sinergi dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci untuk mewujudkan itu,” tegasnya.
Eko juga membuka ruang partisipasi luas bagi akademisi, komunitas riset, dan masyarakat. “Pansus DPRD DIY terbuka terhadap semua masukan, baik dari BRIN, kampus, maupun masyarakat. Semangatnya satu — membangun kesejahteraan warga DIY melalui riset dan inovasi,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Riset Inovasi Daerah BRIN, Dr. Sri Nuryati, mengingatkan bahwa riset bukan sekadar aktivitas akademik, melainkan landasan kebijakan pembangunan.
“Daerah tidak bisa hanya mengandalkan rutinitas. Harus ada pendekatan berbasis pengetahuan untuk menjawab tantangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Baca Juga: Eko Suwanto Dorong Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah DIY untuk Kebijakan Berbasis Bukti
Menurut Sri Nuryati, hingga kini 506 dari 508 kabupaten/kota di Indonesia sudah dalam proses membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai perpanjangan tangan BRIN di tingkat lokal. DIY termasuk wilayah dengan potensi besar, terutama di sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan pendidikan tinggi.
Namun, masih ada tantangan nyata seperti keterbatasan pendanaan, infrastruktur riset, dan koordinasi antar lembaga. Karena itu, ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi keniscayaan.
