KRjogja.com - YOGYA - Menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Daerah dan High Level Meeting (HLM) TPID DIY bertema “Evaluasi Inflasi Tahun 2025 serta Persiapan Pemerintah Daerah DIY dalam Menghadapi HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026” yang berlangsung di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Selasa (11/11/2025).
Hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kepala Perwakilan BI DIY Sri Darmadi Sudibyo, Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, jajaran Forkopimda, kepala daerah se-DIY, anggota TPID kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan terkait. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas inflasi daerah, terutama menjelang periode meningkatnya permintaan masyarakat di akhir tahun.
Baca Juga: Kondisi Cuaca Ekstrem, Pemkab Sukoharjo Minta OPD Siaga Bencana Alam
Kepala Perwakilan BI DIY Sri Darmadi Sudibyo menyampaikan bahwa inflasi DIY pada Oktober 2025 tercatat sebesar 0,42% (mtm), dengan inflasi tahunan mencapai 2,90% (yoy). Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5% ±1%. Ia juga menyoroti hasil capacity building TPID di Bali dan Jawa Tengah serta gerakan sosial pengendalian inflasi yang menekankan pentingnya optimalisasi value chain, kerja sama antar daerah (KAD), dan penguatan peran BUMD dalam mendukung hilirisasi serta akses pembiayaan.
Untuk menghadapi potensi risiko inflasi jelang Nataru, BI DIY bersama TPID menyiapkan langkah konkret melalui kerangka kerja 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan pemantauan pasokan dan harga pangan, optimalisasi peran BUMD dan Bulog, serta penguatan gerakan sosial yang melibatkan ASN dan masyarakat dalam menyerap kelebihan pasokan pangan lokal.
Baca Juga: Waspadai Solar Tumpah di Jalan Imogiri - Dlingo
Sultan HB X dalam arahannya menekankan pentingnya pemetaan daerah surplus produksi untuk menjaga harga di tingkat petani. Ia juga meminta agar laporan hasil HLM TPID dari kabupaten/kota dibuat dalam format yang seragam agar mudah dianalisis. “Ketersediaan stok pangan harus diatur dengan cermat agar tidak menumpuk menjelang panen berikutnya. Kita perlu memastikan distribusi berjalan baik, terutama saat permintaan meningkat pada akhir tahun,” ujar Sultan.
Selain menjaga keseimbangan pasokan dan harga, Gubernur juga menekankan pentingnya peran BUMD dalam memperkuat distribusi dan memastikan ketersediaan komoditas strategis. Kolaborasi antar daerah diharapkan semakin intensif untuk memperkuat rantai pasok pangan lintas wilayah, terutama mengingat posisi DIY sebagai daerah tujuan wisata dengan permintaan pangan yang tinggi.
Dalam forum tersebut, inovasi pengendalian inflasi berbasis sosial seperti program MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi) juga menjadi sorotan. Program ini diperluas tidak hanya bagi pedagang pasar, tetapi juga guru dan siswa SMA agar kesadaran menjaga kestabilan harga tumbuh sejak dini. Program ini dinilai efektif membangun partisipasi publik dalam menjaga inflasi daerah tetap terkendali.
Melalui penguatan sinergi lintas lembaga, implementasi kerangka 4K, dan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) DIY 2025, BI DIY dan pemerintah daerah berkomitmen menjaga laju inflasi agar tetap stabil di kisaran target 2,5% ±1%. Langkah kolektif ini menjadi kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat DIY tetap terjaga di tengah momentum akhir tahun yang identik dengan peningkatan konsumsi. (Ira)
