Krjogja.com – YOGYA — Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi hujan lebat hingga ekstrem pada Desember 2025 menjadi peringatan bagi semua.
Menurut BMKG, Desember diprediksi akan menjadi salah satu puncak musim hujan dengan curah hujan bulanan berpotensi melampaui 300 milimeter (mm), bahkan curah hujan per dasarian bisa menembus lebih dari 150 mm. Kondisi ini menandakan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi di berbagai daerah, termasuk wilayah DIY.
Kewaspadaan meningkat setelah sejumlah daerah di Sumatera mengalami banjir dan longsor pada akhir November 2025, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan parah pada infrastruktur. Rangkaian kejadian tersebut menjadi alarm keras bahwa potensi cuaca ekstrem tidak bisa dipandang sebelah mata.
Baca Juga: APBD DIY 2026 Menciut akibat Pemotongan, Eko Suwanto Ingatkan Dampak pada Serapan Tenaga Kerja
Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa dinamika atmosfer yang sedang aktif mendorong peluang terjadinya cuaca ekstrem. Sebanyak 72,7 persen Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki musim hujan, menandakan fase kelembapan tinggi yang dapat berlangsung hingga awal 2026. Selain itu, faktor ENSO yang berada pada tahap La Niña lemah hingga netral secara historis terkait dengan curah hujan lebih tinggi dibanding rata-rata jangka panjang 30 tahun.
Terhadap proyeksi tersebut, Eko Suwanto telah mendesak Pemerintah Daerah DIY segera melakukan konsolidasi tekad dan langkah nyata dalam menghadapi potensi bencana. Ia menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga, baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun instansi vertikal, agar mitigasi dapat berjalan terpadu.
“Pemda DIY perlu mengonsolidasikan seluruh potensi untuk melahirkan masyarakat tangguh menghadapi bencana,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta itu.
Eko juga menyoroti pentingnya pelibatan kelompok relawan dan komunitas strategis yang selama ini menjadi ujung tombak penanganan bencana di tingkat lokal. Relawan Kaltana, Destana & SPAB, KTB, Tagana, dan Satlinmas dinilai harus menjadi bagian dari gerakan mitigasi yang terstruktur.
“Gerakan relawan penanggulangan bencana harus dikonsolidasikan, dan Pemda wajib memfasilitasi hal ini,” ujarnya.
Baca Juga: Peringati Hari Santri, Eko Suwanto Dorong Pemda DIY Jalankan Perda Pesantren
Tidak hanya soal kelembagaan, Eko mengingatkan perlunya penguatan literasi informasi cuaca di tingkat masyarakat. Ia mengajak warga memantau prediksi cuaca harian dan peringatan dini dari BMKG melalui aplikasi resmi maupun perangkat CCTV publik.
“Akses informasi yang benar adalah bagian dari mitigasi. Minimal masyarakat bisa menyusun rencana perjalanan dan aktivitas harian berdasarkan kondisi cuaca,” tambahnya.
Pemanfaatan teknologi, menurut Eko, menjadi salah satu kunci dalam memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi. Pemerintah daerah didorong untuk memperluas penggunaan teknologi pemantauan cuaca, sistem peringatan dini, dan jaringan informasi kebencanaan yang mudah diakses masyarakat. Langkah ini dinilai membantu masyarakat mengambil tindakan lebih cepat saat ada potensi bencana.
Dalam aspek pendanaan, Eko menyinggung keberadaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan DIY 2025 sebesar Rp23,37 miliar yang bisa digunakan untuk penanganan kedaruratan.
Setelah Kulonprogo dan Gunungkidul menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi, ia berharap Pemda DIY turut menetapkan langkah serupa agar anggaran tersebut dapat segera termanfaatkan.
“Jika Pemda menetapkan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, maka anggaran BTT bisa digunakan sesuai regulasi,” jelasnya.
