Krjogja.com - YOGYA - Pemilihan Umum (Pemilu) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) harus dibebaskan dari praktik money politics (politik uang), agar pemerintahan yang terbentuk, baik di legeslatif maupun eksekutif lebih peka dengan kehendak rakyat.
Pentingnya pesta demokrasi bebas dari politik uang ini disampaikan Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Eko Suwanto dalam bincang di KR, Sabtu (9/9/2023).
"Ditawari uang Rp 100 ribu untuk suara, rakyat yang punya harga diri dan martabat, menolak untuk menerima uang tersebut. Kalau rakyat sudah menolak politik uang, maka langkah yang harus dilakukan oleh Caleg, yakni dengerin suara hatinya rakyat," ungkap politisi muda dari PDI Perjuangan sekaligus menegaskan tidak akan menghalalkan politik uang sebagai langkah memenangkan Pemilu 2024.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini memberikan gambaran bagaimana caleg yang lebih memilih bersama, berdialog dengan rakyat ketimbang menebar uang. "Misalnya hari ini, kita melihat ada problem keamanan di Yogyakarta terkait dengan klitig misalnya. Maka kemudian kita bersama-sama dengan Pol PP membantu untuk konsolidasi Jaga Warga. Kita mengajak para politisi yang lain untuk juga bermain bersih, tidak melibatkan diri pada praktik money politics,” harap Eko Suwanto.
Baca Juga: Politik Uang jadi Penyakit Lama di Pemilu
Terkait pelaksanaan Pemilu 2024, Eko Suwanto DIY memiliki pengalaman cukup panjang. Sejak Pemilu pertama kali tahun 1955, hingga Pemilu serentak tahun 2019 lalu.
Dari berbagai pelaksanaan Pemilu, warga DIY mendapat pengalaman yang sangat berharga. Bahkan, tradisi demokrasi yang baik menghantarkan DIY meraih Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY dari Badan Pusat Statistik tertinggi nasional.
Eko Suwanto melihat tradisi yang bagus ini menjadi bekal dalam terwujudnya Pemilu 2024 yang akan digelar tanggal 14 Februari, berjalan dengan baik. Sehingga diharapkan terwujudnya situasi yang tentram di masyarakat dan pemerintahan yang lebih baik.
Pentingnya terciptanya suasana yang tentram karena DIY merupakan pusat pariwisata, pendidikan dan budaya. Gangguan terhadap ketetraman di khawatirkan akan membuat image kurang bagus bagi DIY.
“Kita ingin Pemilu Damai, adanya rasa aman agar warganya juga nyaman agar pelajar mahasiswa yang sekolah di sini juga nyaman sekaligus agar wisatawannya juga nyaman dan menikmati Yogya yang pada akhirnya perekonomiannya akan bermanfaat bagi bagi rakyat Yogyakarta,” ujar politisi muda dari PDI Perjuangan, saat bincang-bincang di redaksi Kedaulatan Rakyat bersama dua Redaktur Pelaksana KR, Primaswolo Sudjono dan Widyo Suprayogi.
Pemilu Damai
Terhadap keinginan terciptanya Pemilu Damai di DIY, Eko Suwanto melihat persiapannya sudah dilakukan, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY hingga Pemda DIY. Dalam serangkaian pertemuan, diyakini telah siap untuk menggelar Pemilu 2024.
Agar keingian Pemilu Damai terwujud, maka daerah mana saja yang yang sering terjadi gesekan antar warga perlu diantisipasi. Salah satu yang berpotensi mengganggu adalah politisasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA). “Ini perlu diantisipasi. Karena nyatanya, pernah terjadi di Pilkada DKI tahun 2017 yang lalu. Kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia, khususnya di Yogya,” ungkap Eko Suwanto.