Kelemahan KPK
Tampaknya kelemahan utama KPK dalam memberantas korupsi adalah pada orientasinya yang lebih fokus pada model OTT yang melibatkan pejabat daerah yang nilai korupsinya hanya berkisar miliaran rupiah. OTT sudah selayaknya digunakan untuk membongkar kasus korupsi nasional yang bersifat strategis, seperti kasus e-KTP. Karena nilai kerugian negaranya sangat besar di atas satu triliun rupiah dan melibatkan jejaring kekuasaan politik yang canggih antara eksekutif, legislatif, partai politik, birokrasi dan pengusaha. Pelajaran penting bagi KPK lainnya dari kasus dibebaskannya Setya Novanto dari status tersangka ini adalah KPK perlu mengubah orientasi dan fokus pemberatasan korupsi dari OTT di daerah ke OTT korupsi level nasional. KPK harus berbagi dalam pemberantasan korupsi untuk korupsi yang dilakukan pejabat daerah dilimpahkan ke Satgas Antikorupsi yang baru saja dibuat oleh Kapolri dan Jaksa Agung. KPK cukup menjalankan fungsi supervisinya sesuai UU KPK.
(Dr Agus Riewanto. Pengajar Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNS Surakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 9 Oktober 2017)
