Dibiarkan Bakal Merusak Lingkungan, Persoalan Akut Membelit TPST Piyungan

BANTUL, KRJOGJA.com - Volume sampah masuk di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul dalam sehari menembus angka kisaran 600 ton. Paling banyak sampah dipasok dari Kota Yogyakarta disusul Kabupaten Sleman dan Bantul. TPST Piyungan sesuai dengan perencanaan awal mestinya tahun 2012 sudah tutup. Dengan segala kekurangan disana-sini TPST dipaksakan beroperasi hingga kini.

Segudang persoalan akut ada di kawasan TPST itu. Mulai soal minimnya prasarana, limbah cair yang belum tertangangi secara optimal  hingga karyawan dengan sistem outsourcing atau karyawan kontrak yang dipihak ketigakan.

"Persoalan di TPST ini sangat kompleks dan sudah akut, memang ini kewenangan pemerintah DIY, tetapi kan lokasinya di Bantul. Membutuhkan keseriusan dalam mengelola TPST ini. Masak untuk menangani sampah tenaganya outsourcing itu yang membuat kami miris, " ujar Ketua Komisi C DPRD Bantul, Wildan Nafis SE didampingi Muhammad David, Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengembangan Kapasitas DLH Bantul, Karyana  ST MSi usai kunjungan ke TPST Piyungan, Rabu (6/2/2019). 

Wildan mengatakan, kunjungan tersebut lantaran banyaknya keluhan masyarakat  terkait persolaan yang terjadi di Piyungan Bantul. Politisi Partai Amanat Nasional itu sempat mempertanyakan tentang jumlah prasarana.   “Dahulu  waktu dikelola pemerintah Bantul memang belum sempurna. Tetapi setelah diambil alih pemerintah DIY mengapa justru  seperti ini, jauh sekali perbedaannya,” ujar Wildan.   

Tentu tidak akan optimal  ketika sampah masuk mencapai 600 ton sehari, tetapi alat beratnya hanya satu yang jalan. Mestinya pemerintah DIY mendukung sepenuhnya, jangan sampai persoalan sampah TPST Piyungan ini disepelekan. “Persoalan ini Ngarso Dhalem tahu enggak, karena ini sangat serius,” ujarnya.

Wildan dan rombongan juga melihat limbah cair  di TSPT Piyungan  yang belum diolah sebelum dialirkan ke sungai. “Ini tidak diolah langsung ke sungai, mestinya diolah,” ujarnya geram. 

Sekarang ini Kabupaten Bantul baru giat giatnya mengelola sampah sehingga tahun 2019 dinggarkan Rp 36 miliar. Mestinya  pemerintah DIY harus mengimbangi supaya persoalan di TPST bisa segera beres. Sementara Staf TPST Piyungan Sumarwan mengatakan, ada tiga persoalan mendesak yang mesti segera direalisasikan yakni pembangunan talud bronjong untuk membentengi sampah, drainase serta pembuatan dermaga pembuangan sampah.