Krjogja.com, BANTUL - Bawaslu Bantul melibatkan kelompok disabilitas dalam pengawasan partisipatif Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, Selasa (14/11/2023) mengatakan, pihaknya gencar melakukan kolaborasi sosialisasi pengawasan partisipatif dengan kelompok disabilitas, diantaranya disabilitas netra dan disabilitas fisik yang ada di wilayah Kabupaten Bantul.
Menurut Didik , kelompok disabilitas ini didorong untuk aktif dalam pengawasan partisipatif terutama menjelang masa kampanye yang akan dimulai tanggal 28 November 2023 mendatang.
Beberapa isu kerawanan dalam masa kampanye seperti politik uang, politisasi SARA, informasi hoax serta ujaran kebencian menjadi hal yang perlu diperhatikan pemilih disabilitas.
Baca Juga: 15 Tahun Lalu Melly Goeslaw Pernah Main Api, Ini Polisi Sosok Selingkuhannya
Selain itu juga diingatkan untuk berhati-hati menggunakan media sosial karena menjelang masa kampanye ini tentunya akan banyak informasi-informasi yang mengarah pada upaya untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu.
"Bawaslu Bantul berharap kelompok penyandang disabilitas untuk pro aktif menjadi pemilih yang aktif, cerdas dan rasional dalam Pemilu 2024." ungkap Didik.
Pada kesempatan yang sama Ketua Ikatan Tuna Netra Indonesia (ITMI) Bantul, Slamet Raharjo menyampaikan pengalamannya sebagai pemilih pada Pemilu 2019 yang lalu masih ditemui TPS yang kurang akses terhadap penyandang disabilitas.
Baca Juga: Shaggydog Tour ke Asia Timur, Lagu 'Hei Cantik' Diubah Bahasa Jepang
Karena itu dia berharap kepada penyelenggara Pemilu agar memperhatikan aksesibilitas TPS terutama untuk penyandang disabilitas dan kelompok jompo. Selain itu diperlukan juga ketrampilan komunikasi penyelenggara pemilu di TPS pada saat melayani pemilih disabilitas.
"Hal ini penting karena masih sering ditemui penyelenggara pemilu di TPS yang kurang paham cara-cara berkomunikasi atau melayani pemilih disabilitas baik itu netra, fisik, tunarungu dan lainnya, " tandas Slamet.
Para penyandang disabilitas juga berharap agar sosialisasi perihal pengawasan kepemiluan dapat dilakukan secara intensif di tingkat kalurahan dengan mengundang perwakilan disabilitas dimasing-masing wilayah. (*)
