Krjogja.com - BANTUL - Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) sebagai mitra kalurahan, bukan oposisi, tetapi tetap harus selalu bisa berpikir kritis dan mendukung program pemerintah kalurahan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Ini adalah sikap yang sangat dewasa dan konstruktif .
Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih menyampaikan hal tersebut selaku pembina apel besar yang digelar Bamuskal "Among Karsa" Kabupaten Bantul Sabtu (17/5) di Lapangan Paseban Bantul. Penyelenggaraan apel akbar Bamuskal se Kabupaten Bantul tersebut baru pertama kali digelar Indonesia.
Baca Juga: Sosialisasi 4 Pilar MPR RI: Mbak Yashinta Pastikan Dorong Kebijakan Pro Rakyat Sesuai Pancasila
Abdul Halim Muslih mengungkapkan, kemitraan yang harmonis antara pemerintah kalurahan dan Bamuskal dengan semangat saling mendukung dan mengingatkan, akan menjadi kekuatan besar dalam kemajuan kalurahan.
Bamuskal merupakan mitra bagi pemerintah kalurahan, yang siap menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
"Karena itu kami berharap semangat musyawarah ini terus dijaga dan dikembangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan di kalurahan, karena Bamuskal sebagai lembaga legislatif di tingkat kalurahan, juga memiliki peran penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan kalurahan, termasuk pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan," ungkap Bupati Bantul.
Baca Juga: Mengenal Dogecoin dan XRP Beserta Cara Kerjanya
Apel akbar tersebut dihadiri Wakil Bupati Bantul Aris Haryanta dan jajaran Muspida Kabupaten Bantul, Panewu dan Lurah se Kabupaten Bantul.
Sementara Ketua Bamuskal Among Karsa Kabupaten Bantul Andi Sulistyo menjelaskan, apel besar ini untuk menunjukkan Bamuskal bukan sebagai oposisi terhadap pemerintah kalurahan dan jangan dianggap sebagai musuh dalam selimut. "Tetapi Bamuskal tetap kritis dalam mengambil keputusan di kalurahan," paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bamuskal Bantul juga menyampaikan Maklumat Bamuskal se Kabupaten Bantul yang terdiri dari 5 point, salah satunya Bamuskal siap mengawasi jalannya pemerintah kalurahan, termasuk pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, sehingga terwujudnya Good Governance. ( Jdm )
