PURBALINGGA, KRjogja.com – Pemkab Purbalingga tidak akan menutup mata bila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran kampanye. Pemkab akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.
 "Tentu ada sanksi bila terbukti melanggar," tegas Asisten III Sekda Tri Gunawan, usai acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengawasan dengan stakeholder dan Masyarakat yang diselenggarakan Bawaslu Purbalingga, Minggu (1/12/2018).
Tri Gunawan menuturkan, pihaknya akan mempelajari rekomendasi Bawaslu terkait oknum ASN yang diduga terlibat pelanggaran kampanye. Bila terbukti bersalah, akan dikenakan saksi tergantung pada pelanggarannya.
"Dari yang ringan sampai yang paling berat. Tentunya berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, seorang pejabat di lingkungan Pemkab Purbalingga diperiksa Panwaslu Purbalingga karena memfasilitasi kampanye tanpa ijin oleh seorang caleg.
Bawaslu sudah menyerahkan rekomendasi ke Komite ASN, melalui Pemkab Purbalingga dan KPU. Selanjutnya menjadi kewenangan pihak-pihak tersebut.
“Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Hanya saja, saat ini memang ada Gakumdu, ada Kepolisian dan Kejaksaan, jadi kalau ada pelanggaran pidana kami bersama," ujarnya.
Rakor dan Sosialisasi Pengawasan dengan stakeholder dan Masyarakat untuk menyamakan persepsi. Dengan rakor dan sosialisasi itu, pengurus dan kader partai politik memjadi lebih paham, pada aturan terkait pemilu.
